Evaluasi proses penegakan hukum perpajakan atas penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta barat
Info Katalog
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2024
Pembimbing 1 : Regina Jansen Arsjah
Pembimbing 2 : Idrianita Anis
Kata Kunci : Law enforcement, taxation, fictitious tax invoices, Directorate General of Taxes, tax compliance
Saat ini file hanya dapat diakses dari perpustakaan.
Status : Lengkap
P Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya khususnya di wilayah hukum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat. Hal tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak dari sumber Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penegakan hukum perpajakan terhadap penerbit faktu pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah diuji kemantapan dan kredibilatasnya sesuai dengan kapabilitasnya. penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (1984) dalam Abdussamad (2021:160-162) yaitu data reduction, data display, dan conclusion/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat telah berjalan dengan baik. Penegakan hukum selalu mengedepankan penegakan hukum administratif guna memulihkan kerugian atas pendapatan negara. Karakteristik penerbit faktur pajak fiktif umumnya adalah wajib pajak yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan perpajakan dengan motif rasionalisasi untung-rugi serta pengaruh lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum menghadapi tantangan signifikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya teknologi yang memadai, dan kendala birokrasi dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan, upaya yang dilakukan telah memberikan hasil yang positif. Penegakan hukum yang efektif memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi yang lebih canggih, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan dan strategi penegakan hukum perpajakan di Indonesia.
T This research is motivated by the increasing issuance of tax invoices not based on actual transactions, particularly in the jurisdiction of the Jakarta Barat Regional Office of the Directorate General of Taxes. This can result in suboptimal tax revenue from Value Added Tax (VAT) sources. This study aims to evaluate the tax law enforcement process against issuers of tax invoices not based on actual transactions, the obstacles encountered in law enforcement, and the efforts made to address these obstacles. This research uses a descriptive qualitative approach by conducting interviews with informants whose stability and credibility have been tested according to their capabilities. This study employs the Miles and Huberman (1984) analysis technique in Abdussamad (2021:160-162), which includes data reduction, data display, and conclusion/verification. The results show that the law enforcement process against issuers of tax invoices not based on actual transactions at the Jakarta Barat Regional Office of the Directorate General of Taxes has been running well. Law enforcement always prioritizes administrative law enforcement to recover losses to state revenues. The characteristics of fictitious tax invoice issuers are generally taxpayers who are intentionally formed to commit tax crimes with the motive of profit-loss rationalization and the influence of the surrounding environment. The research results indicate that the law enforcement process faces significant challenges. These challenges include limited human resources, inadequate technology, and bureaucratic obstacles in coordinating between law enforcement agencies. This research concludes that despite various obstacles, the efforts made have yielded positive results. Effective law enforcement requires increased human resource capacity, the application of more advanced technology, and better coordination between law enforcement agencies. The results of this research are expected to serve as a reference for improving tax law enforcement policies and strategies in Indonesia.
