T Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing dan Perikanan yang terjadi di wilayah laut Indonesia, kendala-kendala yang menjadi penghambat serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum harus ditunjang dengan komponen-komponen sistem hukum tersebut , penelitian dalam tesis ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Perikanan Bitung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan perikanan di perairan Indonesia dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunujukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing di wilayah laut Indonesia masih belum berjalan dengan baik dapat terlihat dengan masih tingginya kegiatan illegal fishing yang di lakukan oleh nelayan Indonesia di wilayah laut territorial Negara Indonesia sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya jumlah aparat penegak hukum untuk mengawasi wilayah periaran Indonesia yang sangat luas ditenggarai sebagai faktor-faktor penghambat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di wilayah Indoensia belum berjalan secara optimal.