W ilayah kerja blok PIA merupakan wilayah kerja yang habis masa kontraknya dan akan dilakukan perpanjangan kontrak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Januari 2017 menetapkan Peraturan Menteri mengenai Kontrak Bagi Hasil Gross Split No. 8, sehingga wilayah kerja blok PIA menerapkan kontrak tersebut. Blok ini sebelumnya menggunakan kontrak bagi hasil cost recovery, kemudian pemerintah mengusulkan untuk perpanjang kontrak wilayah kerja blok PIA ini dengan menggunakan kontrak gross split no. 8 yang menjamin pendapatan kontraktor lebih optimal daripada dengan kontrak cost recovery. Kemudian pada akhir tahun 2017, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 53, mengenai Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Kontrak ini berlangsung selama 20 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2036.Terdapat tiga metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan PSC Gross Split No. 8, PSC Gross Split No. 8 dan Peraturan Pemerintah No. 53, dan jika menggunakan perhitungan PSC Cost Recovery. Terdapat perbedaan pada PSC cost recovery dan PSC gross split yaitu pada PSC gross split tidak terdapat pengembalian biaya operasional, melainkan biaya operasional kontraktor terhitung setelah bagi hasil awal atau kontraktor menanggung sendiri pengeluaran yang dilakukannya. Sedangkan pada PSC cost recovery, biaya operasional kontraktor akan dikembalikan pada pendapatan setelah pajak kontraktor. Pemerintah menerapkan kontrak bagi hasil gross split bertujuan agar pendapatan negara bertambah, dan tidak ada pengurangan biaya seperti kontrak cost recoveryDalam perhitungan pendapatan kontraktor dengan kontrak bagi hasil Gross Split No. 8 terdapat penambahan bagi hasil (diskresi) sebesar 5%. Tambahan diskresi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan kontraktor dibandingkan dengan menggunakan kontrak sebelumnya. Sehingga pendapatan bagi hasil awal kontraktor atau base split-nya menjadi 48% untuk minyak dan 53% untuk gas. Sedangkan komponen variabel dan komponen progresif mengikuti ketentuan masing-masing parameternya. Ketentuan pendapatan bagi hasil pemerintah dan kontraktor dengan PSC cost recovery yaitu sebesar 85%:15% untuk minyak bumi dan 70%:30% untuk gas bumi.Setelah peraturan pemerintah berlaku, maka terdapat pajak yang diberlakukan pada wilayah kerja blok PIA, pajak yang berlaku yaitu pajak impor sebesar 17,5% dari 30% capital expenditure, pajak pertambahan nilai (PPN)sebesar 10%, pajak bumi bangunan (PBB) yang dihitung pada operational expenditure, dan perhitungan tax loss carry forward selama 10 tahun. Perhitungan pajak tersebut berdampak pada pendapatan kontraktor. Jika Peraturan Menteri No. 8 sebagai dasar perhitungan (base) atau sebelum dikenakannya pajak-pajak tersebut, maka pajak impor mengurangi pendapatan dan NPV (Net Present Value) dari kontraktor yaitu sebesar 9,10% dan 13,98%. Analisa selanjutnya yaitu dengan menerapkan tax loss carry forward jika penghasilan kontraktor terdapat nilai negatif. Terdapat pendapatan kontraktor bernilai negatif pada tahun 2020 dan 2021, maka pada dua tahun tersebut dikumulatifkan sampai bernilai positif dalam 10 tahun perhitungan. Kemudian blok ini mendapatkan hak eksklusif yaitu berkurangnya pajak perusahaan (coorporate tax) dari 36,25% menjadi 25% untuk pajak penghasilan dengan pajak-pajak yang berlaku. Dengan berkurangnya pajak perusahaan tersebut, meningkatkan pendapatan kontraktor sebesar 18,49% dan nilai NPV menjadi 19,51%. Sehingga total peningkatan pendapatan kontraktor dengan Peraturan Pemerintah No. 53 sebesar 9,32% atau dari 3.108,91 MMUSD menjadi 3.398,61 MMUSD.Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, nilai NPV kontraktor dengan kontrak cost recovery sebesar 760,47 MMUSD, sedangkan dengan penerapan kontrak gross split dan analisa PP 53 sebesar 989,55 MMUSD. Dalam penelitian ini, didapatkan hasil sensitivitas yang paling sensitif yaitu pada hasil produksi, jika hasil produksinya berkurang sebanyak 20% maka NPV kontraktor menjadi 952,64 MMUSD. Dan jika pajak impor ditambah 10% menjadi 27,5% maka nilai NPV kontraktor menjadi 940,16 MMUSD.