P Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusa yang berimbas pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia tidak dapat serta merta, namun perlu memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditafsirkan oleh MK dalam putusannya agar kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dapat dilaksanakan. Salah satu permasalahan yang muncul ketika eksekusi atas objek jaminan fidusia dilakukan tanpa memperhatikan syarar kumulatif yang harus di penuhi agar terwujudnya kekuatan eksekutorial sebagaimana di maksud agar sertfikat jaminan fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan muncul sengketa sebagaimana di sengketekan pada Putusan di Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mrb, adapun permasalahnnya ialah, Apakah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mrb mengenai eksekusi jaminan fidusia telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019? Apakah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mrb telah sesuai dengan Asas Putusan Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci? Untuk menjawabnya, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis dan menggunakan data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis secara deduktif, yaitu dengan menganalisa hal-hal bersifat umum terkait mekanisme eksekusi jaminan fidusia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya dan ditarik ke keadaan khusus yang merujuk pada studi putusan eksekusi objek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mrb.