DETAIL KOLEKSI

Praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di bandar udara Batam Makassar dan Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat


Oleh : Redhitya Alifianti

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/I/089

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggaini

Subyek : Commercial law

Kata Kunci : business competition law, monopolistic practices and market domination

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_SHK_010001500349_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_TA_SHK_010001500349_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2019_TA_SHK_010001500349_Bab-1_Pendahuluan.pdf 15
4. 2019_TA_SHK_010001500349_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 75
5. 2019_TA_SHK_010001500349_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 90
6. 2019_TA_SHK_010001500349_Bab-4_Pembahasan.pdf 81
7. 2019_TA_SHK_010001500349_Bab-5_Penutup.pdf 12
8. 2019_TA_SHK_010001500349_Daftar-Pustaka.pdf 6
9. 2019_TA_SHK_010001500349_Lampiran.pdf 3

K KPPU menemukan adanya praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di Bandar Udara Batam, Makassar dan Surabaya dan telah menjatuhkan putusan terhadap ketiga perkara tersebut. Permasalahannya adalah apakah putusan KPPU terhadap perilaku pelaku usaha angkutan taksi dan pengelola bandar udara telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan apakah KPPU konsisten dalam menjatuhkan tindakan administratif terhadap ketiga putusan tersebut. Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian terhadap 3 (tiga) Putusan KPPU disertai peraturan pedoman yang mendasarinya. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Putusan KPPU terhadap ketiga perkara tersebut sudah sesuai, kecuali pada Putusan KPPU terhadap perkara praktik monopoli dan penguasaan pasar di Bandar Udara Surabaya dan KPPU dianggap tidak konsisten dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap ketiga putusan tersebut. KPPU diharapkan lebih memperjelas pengertian pasar bersangkutan dalam pedoman agar terjadi kepastian dalam menerapkan unsur “melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan” pada setiap putusannya dan hendaknya KPPU melihat kembali pedoman untuk menjatuhkan tindakan adminsitratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli dan penguasaan pasar, agar KPPU konsisten dalam menjatuhkan tindakan administratif.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?