L Laporan ini membahas tentang proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Ombudsman Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang dilakukan pada Ombudsman Republik Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2017. Di Ombudsman Republik Indonesia, RKA-K/L disusun dengan menggunakan pendekatanKerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Berdasarkan hasil penelitian,dalam hal ketidaklengkapan dan keterlambatan pengumpulan data pendukung, disarankan perlu dilakukan sosialisasi dan koordinasi lebih intensif dan menyeluruh kepada Satuan Kerja dan Unit Eselon 1 yang ada di Ombudsman Republik Indonesia. Hal itu dilakukan agar tidak sampai melampaui batas waktu yang telah ditentukan