V Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menjadi salah satu bentuk pengendalian internal dalam pengawasan penggunaan anggaran publik, dimana verifikasi ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan sudah terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas sebagai prasyarat penting tercapainya tujuan pembangunan daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode analisis data deskriptif kualitatif, melalui observasi langsung, studi dokumen terkait, dan wawancara. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kendala dalam proses verifikasi, yaitu banyaknya koreksi pada saat pencocokan data antara kwitansi dinas dengan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA), ketidaksesuaian antara total anggaran yang diajukan dan diterima dengan total perhitungan anggaran yang terealisasikan dan adanya keterlambatan penyerahan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menyebabkan proses verifikasi menumpuk. Solusi yang telah dilakukan, yaitu melakukan koordinasi langsung dan komunikasi yang intensif dan meningkatkan ketelitian, verifikator membuat laporan verifikasi yang berisi catatan kekurangan, verifikator juga membuat surat pemberitahuan SPJ yang belum diserahkan agar dapat diverifikasi, dan adanya pemeriksaan eksternal oleh Inspektorat Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).