P Pajak merupakan sumbangan terbesar untuk penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam membiayai kegiatan negara khusunya dalam bidang pembangunan. Ada beberapa jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, maka diperlukan kesadaran yang besar dari wajib pajak untuk menyetorkan PPh Pasal 23 kepada negara. PT Media Televisi Indonesia adalah perusahaan atau instansi wajib pungut/potong yang memungut/memotong PPh Pasal 23 terhadap vendor atas transaksi sewa dan jasa.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meninjau apakah PT. Media Televisi Indonesia telah melakukan kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas Jasa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu PMK No. 141/PMK.03/2015 dan PMK No. 242/PMK.03/2014, serta mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi atas kendala yang dihadapi oleh PT. Media Televisi Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Berdasarkan hasil pengumpulan dan peninjauan atas data dari PT. Media Televisi Indonesia, PT. Media Televisi Indonesia belum sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dikarenakan pada bulan tertentu masih terjadinya keterlambatan dalam proses pelaporan yang disebabkan oleh kurangnya pegawai di bagian perpajakan dalam melakukan administrasi perpajakan dan ketidakjelasan dalam pembagian jobdesk antar karyawan. Akibat keterlambatan pelaporan tersebut PT. Media Televisi Indonesia dikenakan sanksi denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang mengatur “sanksi bagi Wajib Pajak yang telat atau tidak melaporkan SPT Tahunan”.