D Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah, termasuk pengeluaran pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengembangkan langkah-langkah teknologi yang akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Diantaranya adalah integrasi beberapa format pelaporan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) melalui pemanfaatan program Penyatuan E-Bupot. PT JKL adalah perusahaan jasa pelatihan sumber daya manusia yang memanfaatkan sistem pemotongan pajak untuk kewajiban perpajakannya, dalam penyusunan Laporan Tugas akhir ini, penulis menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk mengumpulkan data. PT JKL telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 dan Pasal 4 Ayat 2 dengan peraturan yang sesuai. PT JKL melaksanakan Pemotongan Pajak E-Bupot Unifikasi menggunakan skema pelaksanaan Impor tersebut telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi. PT JKL telah mematuhi peraturan perpajakan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 dan Pasal 4 Ayat (2) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK No.242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan PT JKL juga mencatat pemotongan dan penyetoran pajak dalam jurnal akuntansi, sehingga ketertiban dan keakuratan dalam pengurusan kewajiban perpajakan perusahaan tetap terjaga.