Penyelesaian sengketa pajak PT ZYN dalam kasus pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pengangkutan barang dengan pihak afiliasi
P PT ZYN sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang dan memiliki kontrak/perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan afiliasi. Atas kerja sama tersebut timbul suatu permasalahan sengketa pajak atas transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Tujuan disusunnya penulisan ini untuk mengetahui penyebab PT ZYN mengajukan permohonan banding, untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pajak PT ZYN, dan untuk mengetahui hasil akhir dari keputusan banding dan keputusan peninjauan kembali yang diajukan PT ZYN. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode observasi dengan data yang didapatkan dari tempat penulis melangsungkan PKL atas permasalahan sengketa pajak PT ZYN dan menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari buku, undang-undang, jurnal penelitian dan sumber lainnya. Hasil tugas akhir menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak keputusan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali dengan alasan bahwa Mahkamah Agung berpendapat keputusan Majelis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
P PT ZYN as a company engaged in goods transportation services and has contracts/cooperation agreements with several affiliated companies. For this cooperation, a tax dispute arises over transactions subject to Income Tax Article 23. The purpose of this writing is to find out the cause of PT ZYN's appeal, to find out the process of resolving PT ZYN's tax disputes, and to find out the final result of the appeal decision and review decision filed by PT ZYN. In this writing, the author uses an observation method with data obtained from the place where the author conducts PKL on the issue of PT ZYN's tax disputes and uses a literature study method sourced from books, laws, research journals and other sources. The results of the final project show that the Supreme Court rejected the review decision filed by the review petitioner on the ground that the Supreme Court held that the Tribunal's decision was appropriate and in accordance with the provisions of the legislation.