T Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius dengan pembuktian yang kompleks, terutama apabila melibatkan lebih dari satu pelaku. perbedaan unsur dalam pasal 338 dan pasal 340 kuhp sering menjadi sumber perdebatan, khususnya dalam pembuktian unsur delik “dengan rencana terlebih dahulu”. penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan unsur delik dengan rencana terhadap pelaku penyertaan dalam putusan nomor 79/pid.b/2024/pn sng, serta pemberian status justice collaborator dalam perkara tersebut. metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan studi kasus yang bersifat deskriptif. data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. kesimpulan dalam penelitian ini bahwa unsur delik dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi dalam diri terdakwa, karena tidak terdapat niat dan sikap batin tenang yang menjadi syarat pembunuhan berencana. pemberian status justice collaborator dalam kasus ini menimbulkan perdebatan karena tidak disertai kejelasan definisi pelaku utama dan belum terdapat kepastian bahwa tindak pidana pembunuhan berencana tergolong sebagai tindak pidana tertentu yang dapat menggunakan mekanisme tersebut. penelitian ini merekomendasikan agar hakim dan aparat penegak hukum cermat menafsirkan perbedaan pasal 338 dan 340 kuhp, serta mendorong pembentuk undang-undang merumuskan definisi operasional pelaku utama dan pedoman yuridis untuk penerapan justice collaborator secara objektif dan tepat sasaran.