B Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi maritim Indonesia. Dalam waktu 3 tahun, akan dibangun 35 Stasiun Bakamla RI yang merupakan proyek prioritas dalam menanggulangi ancaman di laut. Sampai saat ini belum adanya sistem yang dapat memberikan dukungan keputusan ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan pemilihan prioritas pembangunan Stasiun. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model dalam menentukan prioritas pembangunan Stasiun melalui integrasi Geographic Information Systems (GIS) dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). GIS digunakan dalam pengukuran data spasial dan pembuatan peta, AHP berperan dalam pembobotan kriteria dan TOPSIS melakukan perangkingan akhir. Model yang dihasilkan berupa model keputusan multikriteria spasial dengan empat kriteria, yaitu Jarak dengan ALKI, cakupan kerawanan, cakupan densitas kapal dan jarak dengan dermaga. Alternatif yang dihasilkan merupakan 35 titik lokasi calon Stasiun. Preferensi prioritas pembangunan yang dibagi dalam rencana pembangunan tiga tahun, pada tahun pertama yaitu 12 Stasiun (Natuna, Tual, Batam, Buru Selatan, Bitung, Bali, DKI Jakarta, Ambon, Kema, Sambas, Belitung Timur dan Makasar), tahun kedua 12 Stasiun (NTB, Lampung selatan, Bangka belitung, Tanjung balai karimun, Kupang, Morotai, Bengkalis, Toli-toli, Pangkalan bun, Pesisir barat lampung, Konawe selatan dan Saumlaki), tahun ketiga 11 Stasiun (Gorontalo utara, Tarakan, Jayapura, Sabang, Merauke, Aceh, Supiori, Mentawai, Nias selatan, Asahan dan Morowali). Peta preferensi prioritas yang dihasilkan pada penelitian ini dapat digunakan pengambil kebijakan dalam pemilihan prioritas pembangunan Stasiun Bakamla RI.