K ebijakan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengarahkan pengembangan permukiman perkotaan di Kecamatan Gunung Putri dan kedudukan Kecamatan Gunung Putri sebagai daerah hinterland kota DKI Jakarta menyebabkan pesatnya pertumbuhan untuk kawasan perumahan di kecamatan ini. Bukti – bukti empiris menunjukkan bahwa Kecamatan Gunung Putri mengalami gejala urban sprawl dan pergeseran fungsi dari fungsi perdesaan menuju fungsi perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, regulasi dibutuhkan untuk menunjukkan investasi sektor swasta ke arah yang benar. Regulasi juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan & mengendalikan peruntukan lahan dengan tetap mempertahankan keberadaan fungsi resapan melalui ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi regulasi pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan di Kecamatan Gunung Putri melalui tahapan identifikasi ketersediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan tingkat kesesuaian antara ketentuan peraturan yang berlaku dan kondisi eksisting pada kawasan perumahan di Kecamatan Gunung Putri. Serangkaian analisis dilakukan dalam upaya untuk mengetahui sejauh mana regulasi pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan dalam mengatur kawasan perumahan di Kecamatan Gunung Putri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Gunung Putri membutuhkan rencana yang lebih detil sebagai perangkat operasional dari RTRW dan dalam pemberian izin terdapat beberapa pengaturan yang belum diatur (contoh: jenis dan mekanisme perizinan yang berlaku di RTRW Kabupaten, peraturan zonasi, ataupun pengaturan bangunan gedung). Untuk mencapai tujuan pembangunan perumahan yang dituangkan dalam rencana tata ruang, regulasi yang ada perlu mengatur dengan baik kawasan perumahan tersebut.