D okter atau dokter gigi saat ini banyak yang mengabaikan informed consent, salah satunya adalah permohonan izin kepada pasien anak yang diabaikan. Sebelum tindakan medis yang dilakukan dokter berkewajiban untuk memberikan informasi sejelas mungkin dan pasien berhak meberikan persetujuan atas penjelasan yang diterimanya yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Pembuatan informed consent telah diatur dalam Surat Keputusan PB-IDI No.319/PB/A4/88 tentang Informed Consent serta UU RI No.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 45 yang mengenal istilah persetujuan tindakan kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang kini telah diperbarui menjadi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang Tindakan Kedokteran. Informed consent untuk pasien di bawah umur dapat diberikan kepada orang tua atau wali. Dengan adanya undang-undang serta peraturan menteri kesehatan, maka persetujuan tindakan medis diatur secara hukum di samping dipertanggungjawabkan secara profesional. Semua kasus yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat diajukan ke pengadilan pidana maupun perdata untuk dilakukan pembuktian berdasarkan standar profesi kedokteran dan informed consent. Semua tindakan medis harus dilengkapi dengan informed consent. Setiap kelalaian atau bentuk kesalahan dalam melakukan tindakan medis yang menyebabkan pasien tidak puas berpotensi untuk menimbulkan tuntutan hukum.