K endaraan bermotor termodifikasi telah menjadi fenomena yang marak di dki jakarta, terutama di kalangan masyarakat urban yang menganggap modifikasi sebagai bagian dari gaya hidup dan ekspresi diri. namun, praktik ini sering kali tidak sesuai dengan standar keselamatan dan laik jalan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dki jakarta dalam mengatur masyarakat pengguna kendaraan bermotor termodifikasi berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. metode penelitian yang digunakan adalah normatif-deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan data sekunder terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dki jakarta memiliki kewenangan untuk mengatur yang meliputi pengawasan terkait kendaraan termodifikasi, melalui koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan. namun, kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya pengawasan, data dalam sistem yang belum terintegrasi, kesenjangan pelimpahan kewenangan antarinstansi, serta peraturan daerah yang belum mumpuni sebagai acuan dalam upaya penertiban modifikasi ilegal. penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengawasan yang lebih optimal. dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.