D alam dunia usaha, perjanjian berperan penting bagi para pihak. Akan tetapi lain hal nya jika perjanjian dibuat dengan tanggal mundur (backdated), yang pada dasarnya tidak diatur maupun dilarang oleh undang-undang. Apakah dengan adanya perbedaan tanggal penandatanganan dari yang seharusnya, ada pihak yang dirugikan atau ada pelanggaran atas undang-undang. Permasalahan berfokus pada bagaimana keabsahan penggunaan backdated agreement dalam kesepakatan kontrak antara PT STBS dan PT SDA serta upaya hukum yang yang dapat dilakukan apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak. Studi kasus utama, di mana PT SDA memutuskan kontrak dengan PT STBS secara sepihak berdasarkan backdated agreement, memicu adanya permasalahan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif, yakni melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan terkait data sekundernya, dianalisis secara kualitatif dengan cara penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila backdated agreement disepakati para pihak serta memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, maka backdated agreement tersebut dapat dianggap sah. Bahwa mengenai pembatalan kontrak tidak diatur dalam klausul perjanjian, dilakukan tanpa adanya kesepakatan bersama, dan menimbulkan kerugian, sehingga perbuatan PT SDA termasuk perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran atas undang-undang serta prinsip iktikad baik. Upaya hukum untuk menghadapi pemutusan kontrak secara sepihak, yakni gugatan perbuatan melawan hukum, pembatalan perjanjian, serta tuntutan ganti rugi yang mencakup kerugian materiil dan immateriil.