P Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah pengakuan, penghormatan dan perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan; apakah kearifan lokal dan peran serta masyarakat hukum adattelah dimasukkan sebagai salah satu substansi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan adat?, dan mengapa di berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, belum memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat hukum adat? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan dengan sifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menunjang data kepustakaan yang ada dilakukan wawancara dengan sample purposive, yaitu para ketua adat dan masyarakat hukum adatdi daerah-daerah yang telah dipilih secara purposive. Hasil data penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945, eksistensi masyarakat hukum adat semakin diperkuat dan dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat pokok dan sektoral yang berkaitan dengan SDA, seperti UUPA, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Migas, dsb. UUPA dan UU sektoral tersebut mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih ada, namunperlindungan terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat belum ada. Hal ini dikarenakan pola kebijakan pembangunan yang berorientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata.Negara mengembangkan berbagai kebijakan yang isinya mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang ada. Meskipun pernah keluar TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, tetapi dalam praktiknya pemerintah malah semakin banyak membuat undang-undang sektoral yang cenderung inkonsistensi dan tumpang tindih sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadi kerusakan dan kemunduran kualitas SDA serta ketidakadilan bagi MHA yang hidupnya tergantung pada akses terhadap SDA tersebut. Tata cara perlindungan terhadap hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sebagai suatu bentuk kearifan lokal tidak pernah dijadikan sebagai bahan pertimbangan ataupun sebagai substansi dari suatu peraturan perundang-undangan di bidang SDA, baik ditingkat pusat maupun daerah, yang berarti pula belum adanya keterlibatan atau peran serta masyarakat hukum adat sebagai salah satu unsur dalam pembentukan berbagai kebijakan tersebut. Dan negara melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya telah melegitimasi tindakannya dalam menguasai sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan, yang berarti turut berperan dalam menyingkirkan masyarakat hukum adat.