P Pencatatan kelahiran adalah hak setiap warga negara yang paling dasar yang seharusnya diberikan Negara karena eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan tapi kenyataannya banyak anak-anak yang belum mempunyai akta kelahiran. Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu; pertama Mengkaji dan menganalisis Perlindungan hukum bagi anak jalanan dalam memperoleh Akta Kelahiran berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak, kedua Mengkaji dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan program pembuatan Akta kelahiran bagi Anak Jalanan serta mengatasi kendala-kendala tersebut. ketiga Mengkaji dan menemukan konsep Perlindungan hukum bagi Anak Jalanan untuk memperoleh Akta Kelahiran sebagai upaya terciptanya tertib Administrasi Kependudukan. Dengan Rumusan Masalah 1.Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan dalam memperoleh Akta Kelahiran berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak? 2.Bagaimana kendala dalam pelaksaan pembuatan Akta Kelahiran bagi Anak Jalanan? 3.Bagaimana konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan untuk memperoleh Akta Kelahiran sebagai upaya terciptanya tertib administrasi kependudukan?Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan. Tahapan penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu: Penelitian kepustakaan (library research) dan Penelitian lapangan (field research). Penarikan kesimpulan hasil penelitian dilakukan melalui memberikan kesimpulan terhadap analisis data yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh.Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, Peraturan perundang-undang yang ada tentang akta kelahiran banyak yang belum melindungi anak-anak dalam memperoleh akta kelahiran dua, adanya Kendala dalam Anak jalanan yang tidak dapat membuat akta kelahiran karena tidak mempunyai KTP dan KK. ketiga, Konsep perlindungan hukum bagi anak di dalam memperoleh Akta Kelahiran sebagai konsep hak-hak insani yang dikenal umum sebagai HAM dan konsep harmonisasi Peraturan perundang-undangan.