DETAIL KOLEKSI

Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang

Oleh : Dini Ambar Wati

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/I/020

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggraini

Subyek : Commercial law

Kata Kunci : business competition law, authority, kppu, jftc, cartel, case handling process.

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_HK_010001400132_Halaman-Judul.pdf
2. 2018_TA_HK_010001400132_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2018_TA_HK_010001400132_Bab-1_Pendahuluan.pdf 14
4. 2018_TA_HK_010001400132_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 47
5. 2018_TA_HK_010001400132_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 21
6. 2018_TA_HK_010001400132_Bab-4_Pembahasan.pdf 44
7. 2018_TA_HK_010001400132_Bab-5_Penutup.pdf 2
8. 2018_TA_HK_010001400132_Daftar-Pustaka.pdf 4
9. 2018_TA_HK_010001400132_Lampiran.pdf 1

K Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah salah satu lembaga negara yang independen, bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli di Indonesia. Beberapa tahun terakhir banyak wacana dimana KPPU dianggap sewenang- wenang dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan KPPU perlukah ditambah, dikurangi, atau sudah pada porsinya jika dibandingkan dengan Jepang yang telah terlebih dahulu memiliki Undang-Undang Antimonopoli. Bagaimana perbandingan prosedur penanganan perkara serta tugas dan kewenangan daripada KPPU dan JFTC terutama dalam penanganan perkara kartel?. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan studi komparatif dengan JFTC beserta peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh adalah data sekunder yang diperoleh melalui Library Research, penelitian bersifat yuridis-normatif, dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan menggunakan logika deduktif. Perbedaan prosedur penanganan perkara di KPPU dan JFTC terletak pada jangka waktu penanganan perkara, Leniency Program dalam penanganan perkara kartel, sanksi yang diterapkan, serta kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Kewenangan yang diberikan kepada KPPU dan JFTC pada dasarnya adalah sama, yakni kewenangan atribusi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 55 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 2.1
FKG - Usakti
Analisa efektifitas komite audit pada pengelolaan perusahaan property dan real estate tahun 2007 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta
FEB - Usakti
Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewenangan komandan pesawat udara dalam kasus pembajakan pesawat Sun Air 737-200 tahun 2008 berdasarkan hukum udara
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT. BRI (persero) cabang Cikarang 1.7
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis tugas dan wewenang TNI-AL dalam mendukung Pertahanan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 4.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 tentang kartel ban kendaraan bermotor roda empat menurut hukum persaingan usaha 2.7
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perjanjian tertutup dalam perjanjian KPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan KPPU nomor 5/KPPU-I/2014) 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pelaksanaan kewenangan forest watch dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dalam memberikan informasi publik (studi kasus putusan komisi informasi pusat No. 1369/XII/KIP-PS-MAS/2014)
FH - Usakti
Kajian yuridis kewenangan kementerian kelautan dan perikanan mengenai larangan penangkapan lobster (panulirus SPP), kepiting (Scylla SPP) dan rajungan (Portunus SPP) menurut permen kelautan dan perikanan nomor: 1/permen-kp/2015 5.0
FH - Usakti
Hubungan hukum antara dokter gigi dengan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut (Studi Pustaka) 1.0
FKG - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewajiban laporan atas pengambilalihan saham PT. Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012)
FH - Usakti
Hubungan fluktuasi emosi dengan kuantitas & kualitas tidur pada satpam di Universitas Trisakti 2.7
FK - Usakti
Pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha: Studi perbandingan dengan Jepang 0.0
FH - Usakti
Penerapan unsur pihak lain dalam perkara persekongkolan tender pada putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Sukabumi (studi kasus putusan nomor: 24/pid.sus-tpk/2019/pn.bdg.) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai tindakan post-bidding dalam persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan memutus perkara mengenai pemutusan hubungan kerja (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2018/PN.JAP) 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan sengketa perjanjian horizontal (studi perbandingan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Malaysia) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan daerah dalam menentukan anggaran untuk pemilihan umum kepala daerah (studi tentang penerapan peraturan daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor dan komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri 3.0
FH - Usakti
Implementasi pengecualian Pasal 50 huruf A Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor produksi bibit ayam pedaging (broiler) di Indonesia (studi putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.01/PDT.SUSKPPU
FH - Usakti
Tugas dan wewenang lembaga RT dalam peraturan Menteri Dalam Negeri no. 18 tahun 2018. studi kasus bantuan sosial covid-19 DKI Jakarta di RT/RW 007/012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 2.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia (Studi Kasus Riezky Aprilia dan Harun Masiku)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di bandara Kualanamu - Medan (studi terhadap putusan Mahkamah Agung no.824 k/pdt.sus-kppu/2019)
FH - Usakti
Praktek monopoli PT Angkasa Pura Logistik dalam penyediaan fasilitas terminal pelayanan angkutan kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (studi terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/PDT.SUS-KPPU/2017/PN.JKT.PST., putusan Mahkamah Agung Nomo 5.0
FH - Usakti
Wewenang otoritas jasa keuangan terhadap kejahatan phishing dalam dunia perbankan (studi terhadap bank Mandiri kantor cabang a. Yani di Bengkulu)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perluasan kewenangan praperadilan dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka (studi putusan praperadilan nomor 24/pid/pra/2018/pn.jkt.sel)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan terafiliasi PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa TBK kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Tinjauan yuridis atas nota kesepakatan antara 17 (Tujuh Belas) pelaku usaha LPG di wilayah Bandung dan Sumedang dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di bandar udara Batam Makassar dan Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Persekongkolan tender terkait paket pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap Putusan Nomor 19/KPPU-I/201)
FH - Usakti
Tender pembangunan gedung (Paruga) samakai di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 (studi putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pdt.SUS/2015/PN, dan Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha (studi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.17/KPPU-M/2015)
FH - Usakti
Studi perbandingan larangan persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan antitrust law di Amerika Serikat
FH - Usakti
Persekongkolan tender paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (studi terhadap putusan KPPU nomor 24/KPPU-l/2016)
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014)
FH - Usakti
Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat keimigrasian dalam pembuatan paspor dan penerbitan visa (studi tentang kasus di Perwakilan Direktorat Keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA) di Provinsi Riau
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta Utara pasca berlakunya Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27.1/Menko/Maritim/lV/2016
FH - Usakti
Dugaan persekongkolan dalam pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Kppu Nomor 07/Kppu-L/2016)
FH - Usakti
Analisis terhadap batasan dan kriteria menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu menurut Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU No 14/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU No 22/KPPU-I/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup antara PT. Tirta Investama (Danone AQUA) dengan PT. Balina Agung Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I-2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan laporan oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk atas pengambilalihan saham PT Citra Asri Property berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Persaingan Usaha
FH - Usakti
Penerapan pendekatan rule of reason terhadap kasus kartel industri otomotif Yamaha-Honda pada motor jenis Skuter Matik 110-125 cc (studi putusan No.04/KPPU-I/2016) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewenangan relatif lembaga praperadilan dalam memeriksa permohonan ketidakabsahan penghentian penyidikan (studi Putusan Praperadilan nomor 62/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta 5.0
FH - Usakti
Eksaminasi putusan KPPU mengenai rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 Dan Nomor 35/KPPU-I/2010)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?