DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis penerbitan surat izin poligami kepada aparatur sipil negara yang menikah dengan wanita berstatus aparatur sipil negara

Oleh : Fadya Ayu Lestari

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas

Kata Kunci : Polygamy, Penalty, Marriage, Authority, Employment

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002000079_Halaman-Judul.pdf
2. 2025_SK_SHK_010002000079_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002000079_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002000079_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002000079_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002000079_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002000079_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002000079_Bab-1.pdf 17
9. 2025_SK_SHK_010002000079_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002000079_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002000079_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002000079_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002000079_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002000079_Lampiran.pdf

P Poligami berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, dipahami sebagai bentuk pernikahan di mana salah satu pasangan memiliki lebih dari satu pasangan secara serentak. persyaratan dan ketentuan mengenai izin untuk beristri lebih dari seorang bagi aparatur sipil negara diatur secara ketat dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. penelitian ini mengkaji legalitas penerbitan surat izin poligami oleh bupati bolaang mongondow selatan kepada sesama aparatur sipil negara. fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian penerbitan surat izin tersebut dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang secara tegas melarang pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan bupati melampaui kewenangan hukum (ultra vires) dan melanggar asas legalitas serta substansi hukum kepegawaian. dapat disimpulkan bahwasannya, penerbitan surat izin tersebut menimbulkan sanksi administratif dan dapat dibatalkan melalui gugatan di ptun karena cacat hukum secara substantif.

P Polygamy, according to the indonesian dictionary, is understood as a form of marriage in which one partner has more than one partner simultaneously. the requirements and provisions regarding permission to have more than one wife for state civil servants are strictly regulated in government regulation number 45 of 1990 concerning marriage and divorce permits for civil servants. this research examines the legality of the issuance of polygamy licences by the regent of south bolaang mongondow to fellow state civil servants. the focus of the research is directed at the suitability of the issuance of the permit letter with government regulation number 45 of 1990 concerning marriage and divorce permits for civil servants, which expressly prohibits female civil servants from becoming a second, third, or fourth wife. this research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. the analysis shows that the regent\\\'s action exceeds legal authority (ultra vires) and violates the principle of legality and the substance of civil service law. it can be concluded that the issuance of the permit causes administrative sanctions and can be cancelled through a lawsuit at the state administrative court because it is substantively legally flawed.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 100 Judul)

Analisis pengaruh produk domestik regional ceruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat
FEB - Usakti
Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 1.7
FKG - Usakti
Peranan manajemen waktu bagi dokter gigi wanita dalam karier dan rumah tangga (studi pustaka)
FKG - Usakti
Hubungan usia pernikahan dini dan sosial ekonomi rendah dengan kejadian berat badan lahir rendah
FK - Usakti
Hubungan pernikahan usia dini dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan 1.0
FK - Usakti
Pengaruh tarif ppn, produk domestik bruto, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran terhadap penerimaan pajak : analisis 6 negara di Asia Tenggara
FEB - Usakti
Determinan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali
FEB - Usakti
Putusan hakim tentang pembatalan perkawinan yang melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (studi kasus putusan nomor 3617/pdt.g/2021/pa.dpk)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang otoritas jasa keuangan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dalam sistem ketatanegaraan indonesia
FH - Usakti
Penjatuhan hukuman mati terhadap Herry Wirawan atas kasus kekerasan seksual berdasarkan iccpr 1966
FH - Usakti
Kedudukan anak dari perkawinan siri dalam pembagian waris menurut hukum keluarga indonesia (studi penetapan nomor 412/pdt.p/2023/pa.jb
FH - Usakti
Perubahan status hubungan kerja dari pkwt menjadi pkwtt pada PT Angkasa Pura Support berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ( studi putusan ma nomor 20/pdt.sus-phi/2022/pn.kpg)
FH - Usakti
Hak-hak normatif pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebelum dan setelah undang-undang cipta kerja no. 11 tahun 2020 (studi putusan nomor 363/pdt.sus/phi/2022/pn.jkt.pst dan putusan nomor 18/pdt.sus/phi/2019/pn.jap) 5.0
FH - Usakti
Pemenuhan dan implementasi hak terhadap perempuan disabilitas daksa dan netra dalam sektor ketenagakerjaan
FH - Usakti
Batasan dan pengaturan pengecualian waralaba dalam hukum persaingan usaha (studi perbandingan indonesia dan australia) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan direktorat jendral pajak dalam pencegahan penghindaran pajak berganda pada transaksi lintas batas negara tahun 2024-2025
FH - Usakti
Kewenangan komisi banding paten dalam penghapusan paten terdaftar alat penghantaran dengan pelepasan terkontrol untuk aktif volatil (studi putusan nomor 912/k/pdt.sus-hki/2022)
FH - Usakti
Kewenangan badan perencanaan daerah kabupaten pemalang dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021-2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 6 tahun 2021
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap sanksi atas pernikahan siri tanpa izin pimpinan polri menurut undang-undang kepolisian negara republik indonesia (studi putusan ma nomor 95 k/tun/2024)
FH - Usakti
Penerapan sanksi terhadap kepala sekolah yang melakukan tindak indisipliner menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (studi putusan nomor 125/g/2023/ptun.bdg)
FH - Usakti
Kewenangan kepala daerah dalam penataan kabel fiber optik di jalan berdasarkan peraturan gubernur dki jakarta nomor 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di jakarta barat t.a. 2023
FH - Usakti
Analisis yuridis perbandingan prosedur eksekusi pidana mati di indonesia dan republik rakyat china
FH - Usakti
Komparasi antara ketentuan perkawinan poligami di indonesia dan pakistan : studi putusan no. 579/pdt.g/2023/pa.yk dan criminal petition no. 1252 of 2016
FH - Usakti
Upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda yang terlambat mendaftarkan diri dalam affidavit (studi kasus anak ij)
FH - Usakti
Kewenangan gubernur provinsi jawa barat dalam pengendalian pembuangan limbah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021(studi penelitian pt eco paper indonesia) 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hak kepegawaian bagi pegawai non pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah (studi kasus pelaksanaan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di kantor kecamatan batujaya)
FH - Usakti
Analisis pidana mati terhadap pelaku perantara narkotika golongan i ( studi putusan nomor 513/pid.sus/2023/pn jkt.brt)
FH - Usakti
Sinkronisasi antara undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkwawinan, undang undang nomor 23 tahun 2006 dan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 studi putusan: no.916/pdt.p/2022/pn.sby
FH - Usakti
Penyalahgunaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan desa menurut undang-undang no.6 tahun 2014 (studi kasus di desa cidahu, serang banten tahun 2019-2020)
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pengaruh agama kristen protestan dalam perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pp nomor 9 tahun 1975 (studi putusan nomor 505/pdt.g/2020/pn tng)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberian nafkah iddah pasca gugat talak (studi putusan no. 4175/pdt.g/2019/pa.js)
FH - Usakti
Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 3.0
FEB - Usakti
Analisa efektifitas komite audit pada pengelolaan perusahaan property dan real estate tahun 2007 yang tercatat di Bursa Efek Jakarta
FEB - Usakti
Koordinasi pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja akibat pelanggaran disiplin oleh pekerja 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewenangan komandan pesawat udara dalam kasus pembajakan pesawat Sun Air 737-200 tahun 2008 berdasarkan hukum udara
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara antara Joseph Louis Spartz dengan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan dengan alasan murtad dan akibat hukumnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap kerja lembur pada PT. Anglo Distrindo antara ditinjau dari ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan
FH - Usakti
Anteceden dan konsekuensi dari consumer penalty evaluation
FEB - Usakti
Penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT. BRI (persero) cabang Cikarang 1.7
FEB - Usakti
Persepsi mahasiswa akuntansi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan di tiga universitas swasta di Jakarta Barat
FEB - Usakti
Persepsi calon sarjana jurusan akuntansi dan jurusan non akuntansi terhadap profesi akuntan publik
FEB - Usakti
Implementasi kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar menurut peraturan daerah kota cimahi nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan t.a. 2023
FH - Usakti
Analisis yuridis alasan pengajuan itsbat nikah menurut kompilasi hukum islam (studi kasus penetapan nomor 419/pdt.p/2023/pa.jb)
FH - Usakti
Peran dinas ketenagakerjaan (disnaker) dalam pembinaan peserta magang di kabupaten bekasi (studi kasus pt asaba metal industri)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hak asuh anak dibawah umur ditangan bapak menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 3.3
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kelalaian seorang ayah dalam pemeliharaan anak (Hadhanah) setelah perceraian berdasarkan hukum Islam di Indonesia 3.4
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hak hadhanah apabila kedua orang tua berkelakuan buruk 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemutusan hubungan kerja terhadap Yofa Fitria dari PT. Haliburton Indonesia berdasarkan putusan hakim pengadilan hubungan industrial
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan bank garansi sebagai suatu jaminan pada perjanjian kontrak kerja antara PT. Mustika Sapta Kencana dengan PT. Bukit Harapan Pangestu Group Intl. dan PT. BNI (Persero) 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai mutasi pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap alasan kesalahan berat sebagai dasar pemutusan hubungan kerja
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan gubernur dalam pembinaan aparatur daerah di wilayah Propinsi DKI Jakarta menurut peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 163 tahun 2010
FH - Usakti
Analisis yuridis alasan pemutusan hubungan kerja oleh PT. Biporin Agung terhadap Rumambi Faisal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (persero) kepada Gentha Satrya atas dasar penolakan mutasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja akibat tindakan pengusaha menutup perusahaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 392 K/Pdt.Sus/2012
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tugas dan wewenang TNI-AL dalam mendukung Pertahanan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pembagian waris terhadap harta bersama dari perkawinan seorang suami dengan 2 (Dua) orang istri menurut kompilasi Hukum Islam 1.3
FH - Usakti
Status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang-undang 12 tahun 2006
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dki jakarta dalam mengatur pengguna kendaraan bermotor termodifikasi menurut undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian dalam hukum adat Bali berdasarkan putusan pengadilan negeri tabanan nomor: 54/PDT.G/2014/PN.TBN.
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan (studi kasus putusan nomor 0601/PDT.G/2012/P.ABWI)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pelaksanaan kewenangan forest watch dan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan dalam memberikan informasi publik (studi kasus putusan komisi informasi pusat No. 1369/XII/KIP-PS-MAS/2014)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian menurut hukum adat bali (studi kasus putusan mahkamah agung no.2476/K/PDT/2012 tentang perceraian antara Ni ketut Wedri dan I Nyoman Kumbayana) 1.5
FH - Usakti
Kajian yuridis kewenangan kementerian kelautan dan perikanan mengenai larangan penangkapan lobster (panulirus SPP), kepiting (Scylla SPP) dan rajungan (Portunus SPP) menurut permen kelautan dan perikanan nomor: 1/permen-kp/2015 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang demosi pegawai negeri sipil dari jabatan struktural (studi kasus keputusan Bupati Toba Samosir nomor 197 tahun 2013 tanggal 1 November 2013) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang pembatalan perkawinan pasangan beda agama terhadap hak dan kewajiban anak perkawinan beda agama 0.7
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto kompilasi hukum islam (studi kasus putusan pengadilan agama jakarta selatan Nomor 2487/Pdt.G/PAJS) 2.5
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah (studi kasus putusan pengadilan agama nomor: 9/PDT.G/20121/PA.RTU) 0.0
FH - Usakti
Hubungan hukum antara dokter gigi dengan perawat gigi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut (Studi Pustaka) 1.0
FKG - Usakti
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan zakat di Indonesia periode1994-2014 0.0
FEB - Usakti
Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Barat 5.0
FEB - Usakti
Dampak Foreign Direct invesment hutang luar negri, ekspor, terhadap pengurangan kemiskinan di mediasi oleh kesempatan kerja dan produk domestik bruto di Indonesia tahun 1990-2015
FEB - Usakti
Faktor-faktor yang mepengaruhi kemiskinan multidimensi Negara-Negara di Asia
FEB - Usakti
Estimasi biaya komponen utama pada Smelter PT.Timah (Persoro) Tbk, Unit Kundur 1.0
FTKE - Usakti
Faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi
FEB - Usakti
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia 2.0
FEB - Usakti
Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia 5.0
FEB - Usakti
Analisis pengaruh produk domestik regional bruto,indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan Provinsi Banten periode 2011-2015
FEB - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian beda agama ditinjau dariundang-undang no 1 tahun 1974 jo pp nomor 9 tahun 1975tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974.(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 26/P.dt.G/2014/ PN.GRT). 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pemutusan hubungan kerja dalam hal pekerja melakukan pekerjaan ganda Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada PT. Sinar IntijayaPutraperkasa Samarinda Berdasarkan Putusan PHI-PN Samarinda Nomor:08/G/2014/PHI.Smr.) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perceraian karena perginya suami meninggalkan istri selama 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No.549/Pdt.G/2013/PN.TNG) 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan DKPP dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 5.0
FH - Usakti
Hubungan antara tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dan perilaku seksual pranikah pada remaja putri usia 16-17 tahun 2.5
FK - Usakti
Hubungan pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang dengan perkembangan pada anak usia 1-3 tahun 0.7
FK - Usakti
Hubungan pemberian asi eksklusif dengan infeksi saluran pernapasan akut pada bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Ubud I 0.0
FK - Usakti
Hubungan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan pernikahan dini pada wanita usia 17-25 tahun 0.0
FK - Usakti
Hubungan fluktuasi emosi dengan kuantitas & kualitas tidur pada satpam di Universitas Trisakti 2.7
FK - Usakti
Hubungan durasi duduk statis dengan low back pain pada penjahit
FK - Usakti
Hubungan pengetahuan ASI eksklusif dengan pemberiannya pada ibu menyusui bayi usia 6 - 24 bulan
FK - Usakti
Tinjauan yuridis sanksi terhadap anggota polri berstatus aktif yang melakukan nikah siri berdasarkan peraturan pemerintah no. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (analisis kasus terhadap AKP Ru’yah Ulfa anggota polri aktif yang melakukan nikah siri) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Sukabumi (studi kasus putusan nomor: 24/pid.sus-tpk/2019/pn.bdg.) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/PDT.SUS-PHI/2019/PN.JAP)
FH - Usakti
Analisis yuridis kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan memutus perkara mengenai pemutusan hubungan kerja (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2018/PN.JAP) 5.0
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?