R Rescheduling (penjadwalan kembali), merupakan salah satu upayarestrukturisasi kredit yang ditawarkan oleh bank terhadap debitur yangmengalami kredit macet dengan memodifikasi beberapa ketentuan dalamperjanjian kredit terkait jadwal pembayaran dan jumlah angsuran, sebelumbank melakukan pelelangan – pelelangan agunan debitur sebagai upayaterakhir. Masalah yang diangkat dalam penelitan ini adalah 1. Bagaimanapenerapan kebijakan rescheduling oleh Bank Rakyat Indonesia dalammenangani kredit macet. 2. Bagaimana akibat hukum putusan hakimterhadap penolakan rescheduling dalam sengketa kredit macet di BankRakyat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatifdengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptifanalisis, dengan analisis data secara kualitatif dan penarikan kesimpulansecara logika deduktif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pertama,pelaksanaan pelelangan agunan debitur oleh bank rakyat indonesiadilaksanakan tanpa menempuh terlebih dahulu mekanisme reschedulingsebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.40/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kedua, pelelaganagunan debitur oleh bank rakyat Indonesia yang dilakukan tanpa melaluimekanisme rescheduling terlebih dahulu sebagaimana diatur olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/2019 tentang PenilaianKualitas Aset Bank Umum, menimbulkan ketidakpastian hukum yangmengakibatkan kerugian bagi debitur