I Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tinggi menuntut moda transportasi yang memadai misalnya pesawat udara. Pesawat udara sebagai moda transportasi udara membutuhkan bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi. Sehubungan dengan kegiatan alih moda transportasi, perlu dilakukan pengembangan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bandar udara. Bandar udara dalam pembangunan dan pengembangannya mengacu pada Rencana Induk Bandara yang di dalamnya termuat dokumen Batas Kawasan Kebisingan (BKK). Dokumen tersebut berpengaruh pada peruntukan tata guna lahan di sekitar kawasan bandar udara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif dengan membagikan total 30 kuesioner terhadap responden yang terbagi di 3 kawasan berbeda. Hasil dari kuesioner tersebut diolah menggunakan software SPSS 23. Data menunjukan bahwa kebisingan yang terjadi akibat pengoperasian bandar udara memberikan dampak negatif bagi penduduk yang tinggal di kawasan kebisingan III. Hasil kuesioner juga menunjukan bahwa hampir tidak ditemukan adanya dampak polusi udara, polusi air, dan polusi sampah pada kawasan kebisingan akibat pengoperasian bandar udara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebisingan yang terjadi memberikan dampak negatif bagi penduduk yang tinggal di kawasan kebisingan III bandar udara. Namun, polusi udara, polusi air, dan polusi sampah akibat pengoperasian bandar udara hampir tidak ditemukan di semua kawasan kebisingan bandar udara. Maka dari itu, perlu dilakukan penegakan hukum terkait tata guna lahan dan sosialiasi terkait kawasan kebisingan kepada penduduk, serta sosialisasi terkait penggunaan insulasi suara pada rumah penduduk di kawasan sekitar Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani.