DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis perluasan kewenangan praperadilan dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka (studi putusan praperadilan nomor 24/pid/pra/2018/pn.jkt.sel)

Oleh : Gede Widya Mintaraga

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/I/048

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Abdul Fickar Hadjar

Subyek : Criminal procedure law

Kata Kunci : procedural law, criminal procedure law, extension pretrial authority by assigning someone to be susp

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_SHK_010001500182_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_TA_SHK_010001500182_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2019_TA_SHK_010001500182_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2019_TA_SHK_010001500182_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2019_TA_SHK_010001500182_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2019_TA_SHK_010001500182_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2019_TA_SHK_010001500182_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2019_TA_SHK_010001500182_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2019_TA_SHK_010001500182_Lampiran.pdf

P Perluasan kewenangan praperadilan dengan menetapkan sesorang menjadi tersangka merupakan perluasan yang diberikan kepada pengadilan negeri atas dasar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yakni terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Setelahdiperluasnya kewenangan praperadilan tersebut, tetap terdapat putusan yang memperluas kewenangan praperadilan yakni Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. yang putusannya “menetapkan tersangka terhadap Boediono dkk”. Sehingga menimbulkan permasalahan yakni: (1) faktor-faktor apa yang menjadi dasar hakim memperluas kewenangan praperadilan?; (2) apakah Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel sudah sesuai dengan kewenangan praperadilan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan MK? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data diolah dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan penelitian adalah: (1) faktor-faktor yang dapat menjadi dasar hakim memperluas kewenangan praperadilan adalah: (a) perkembangan kesadaran terhadap hukum dan HAM dalam masyarakat; (b); hakim dapat melakukan penemuan hukum dalam hal terjadi kekosongan hukum sesuai UU 48/2009; (2) Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. bertentangan dengan KUHAP, PERMA No. 4 Thn 2016, PERKAP No. 12 Thn 2009 dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 karena melebihi kewenangan.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 67 Judul)

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Kasasi Atas Sengketa Tata Usaha Negara Antara Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Dengan Warga Desa Angsana
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penerapan pasal 51 ayat (1) undang-undang pengadilan anak dan pasal 56 KUHAP dalam praktek pengadilan
FH - Usakti
Analisis yuridis penerapan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak oleh Hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi 1/PUU-VIII/2010 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kekuatan hukum keterangan saksi yang dibacakan di persidangan anak
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penuntutan secara terpisah dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dalam kasus proyek pembangunan jalan Sukahati-Kedunghalang Bogor atas nama terdakwa Carles Panjaitan 0.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perlindungan hak anak sebagai pelaku kejahatan dalam perkara tindak pidana pencurian dalam kedaan yang memberatkan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pengajuan gugatan oleh pihak ketiga 3.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap permohonan praperadilan oleh tersangka Hadi Poernomo (studi putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 36/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Analisis yuridis putusan kasasi tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Susi Tur Andayani. Studi Putusan: Nomor 2262K/ PID.SUS/2014 Tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi 2.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai putusan hakim yang tidak didasarkan pada surat dakwaan dalam perkara tindak pidana narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:810K/Pid.Sus/2012) 3.8
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perkara pidana pencurian dengan kekerasan tentang keharusan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum (studi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 6/PID.B/2020/PN/LBP)
FH - Usakti
Analisis penerapan ancaman hukuman bagi pengguna narkotika yang di dakwakan Pasal 111 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 215/PID.SUS/2020/PT.BDG) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan hukum anak belum dewasa sebagai turut tergugat dalam sengketa waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0371/PDT.G/2017/PA.SMI)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa tata usaha negara mengenai penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional (studi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/PTUN-KPG)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (studi putusan nomor 217/pdt.sus-phi/2017/pn.jkt.pst) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penjatuhan pidana kumulatif berupa kurungan dan denda tanpa dikonversi dengan pelatihan kerja terhadap terdakwa anak (studi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 46/PDT.SUS-PHI/2019/PN.JAP)
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai ketiadaan perundingan bipartit pada perkara perselisihan hubungan industrial (studi putusan nomor 208/pdt.sus-phi/2017/pn.bdg jo 490 k/pdt.sus-phi/2018)
FH - Usakti
Analisis yuridis ketidakcermatan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan barang bukti perkara pidana narkotika (Studi Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)
FH - Usakti
Analisis yuridis kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan memutus perkara mengenai pemutusan hubungan kerja (studi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/PDT.SUS- PHI/2018/PN.JAP) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis keabsahan alat bukti elektronik melalui pemeriksaan digital forensik dalam perkara tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 314/Pid.Sus/2018/ Pn.Mnd.) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kekuatan pembuktian bukti elektronik yang tidak melalui digital forensik dalam perkara pencemaran nama baik (studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 3120/pid.sus/ 2018/pn.sby)
FH - Usakti
Penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan menggunakan pasal yang berbeda dengan surat dakwaan pada perkara kejahatan terhadap anak (studi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN.MPW)
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi putusan nomor 109/PID.SUS/2018/ PN.TGL).
FH - Usakti
Analisis yuridis fiktif positif pada peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 (studi kasus putusan peninjauan kembali nomor 175 PK/TUN/2016) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan sengketa merek EIK antara EIK Engineering SDN. BHD melawan PT. Engineering Indonesia Karya di tingkat kasasi yang melebihi jangka waktu (studi putusan nomor 1300 K/PDT.SUS/HKI/2017)
FH - Usakti
Akibat dari pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara kepailitan yang melebihi jangka waktu berdasarkan Pasal 296 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Putusan Nomor 200 PK/PDT.SUS-PAILIT/2018) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kedudukan keterangan anak sebagai saksi korban (studi kasus putusan nomor 497/PID.SUS/ 2018/PN.DPK) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis upaya paksa penahanan yang dilakukan oleh penyidik yang melanggar ketentuan Pasal 32 UUSPPA terhadap Anak Usia 13 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Negri Cibadak No.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbd)
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang pertimbangan hukum hakim dalam penerapan azas nibis in idem (Analisis Putusan Nomor 564/Pdt.G/ 2017//PN.Jkt.Pst).
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT. Transportasi Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor : 1420K/Pdt.Sus-PHI/2017
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pengajuan upah proses dalam penyelisihan perselisihan pemutusan hubungan kerja (Studi Putusan Mahkamah Agung 501K/Pdt.Sus-PHI/2016)
FH - Usakti
Prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara dalam sengketa pemilihan anggota dewan perwakilan daerah (Analisis Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis putusan hakim yang mengandung ultra petitum (Studi Putusan Nomor : 69 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt.Utr)
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai permohonan praperadilan terhadap penangkapan dan penahanan tersangka WNA yang didasarkan pada red notice oleh Interpol (Studi Putusan Praperadilan Nomor 174/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim diluar surat dakwaan dalam perkara tindak pidana narkotika (Studi Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2016/PN. Mlg)
FH - Usakti
Pembuktian perkara penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan pidana penjara (studi putusan nomor 1031/PID.SUS/2018/ PN.JKT.PST. Juncto Putusan Nomor 386/PID.SUS/2018/PT.DKI) 5.0
FH - Usakti
Dasar pertimbangan hakim kasasi terhadap putusan judex facti yang amarnya mengandung ultra petita dalam perselisihan hubungan industrial antara pt Inkud Agritama melawan Fitra Hendri (studi putusan nomor 13/pdt.sus-phi/2016/pn.pdg. juncto putusan kasasi nomor 981 k/pdt.sus-phi/2016)
FH - Usakti
Kajian Yuridis terhadap alasan pertimbangan hakim dalam gugatan salah pihak (error in persona) perkara perselisihan hubungan industrial antara PT Wintermar Offshore Marine, Tbk dengan Capt. Ucok Samuel Bonaparte Hutapea, A.MD, S.H.,MAR., (studi Putusan Perkara perselisihan hubungan industrial nomor
FH - Usakti
Analisis Yuridis atas penetapan tersangka Aprianto oleh penyidik kepolisian Daerah Kota Gorontalo (studi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN.Gto)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pelaksanaan putusan praperadilan Tulis Ginting dan Arifin Edi Ginting (studi Putusan Nomor 5/PID.PRA/2017/PN.STB)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan gugatan ditolak dalam perkara wanprestasi antara Koperasi Urip Mulyo melawan Kuntjoro dan nyonya Lanny Sutanti (studi putusan no.119/PDT.G/2015/PN.YYK)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai praperadilan terhadap perintah penangkapan tersangka Hendri Winata oleh kepolisian republik resort metropolitan Jakarta Selatan (studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 108/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel)
FH - Usakti
Putusan hakim yang menjatuhkan vonis lebih rendah dari ancaman hukuman dalam perkara persetubuhan terhadap anak (Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 42/Pid.Sus/ 2018/ PT.Bjm)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap proses penyelesaian perselisihan hak (studi kasus:Keputusan Panel Arbitrase khusus penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lingkungan PT Freeport Indonesia Tanggal 21 Februari 2015)
FH - Usakti
Analisis yuridis keputusan kepala kepolisian daerah Sumatera Utara tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri sebagai objek gugatan pada peradian tata Usaha Negara (studi putusan Mahkamah Agung nomor 394 K/TUN/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan ultra petitum pada peninjauan kembali mahkamah agung no. 326 PK/Pdt/2015 dalam perkara wanprestasi success fee antara Tjahjono Soehardi melawan Budi Soesetijo, S.H.
FH - Usakti
Tinjauan yuridis atas pembatalan perkawinan karena ketidakhadiran salah satu pihak (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA.Pbr)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan penghentian penyidikan tanpa SP3 (studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 31/Pid.Prap/2014/ PN.Jkt.Sel)
FH - Usakti
Analisis yuridis akibat tidak diberikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (analisis putusan nomor 1/Pid.Prap/2018/Pn Pbl)
FH - Usakti
Analisis pemeriksaan pembuktian penyelesaian sengketa PHK (studi putusan nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn)
FH - Usakti
Kajian yuridis penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat antara kartono dengan PT. JFE Shoji Steel Indonesia (studi putusan no 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg jo No 119K/Pdt.Sus-PHI/2016)
FH - Usakti
Analisis pertimbangan hakim dalam permohonan putusan sela upah proses (studi putusan nomor.84/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr dengan putusan nomor.181/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 117/Pid.Prap/2017/PN. Jkt.Sel yang mengabulkan tidak sahnya penetapan P.21
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja dalam perselisihan hubungan indistrial antara PT Transportasi Jakarta melawan Dimas Catur Feby Laksono (studi putusan nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst jo. putusan kasasi nomor 1420 K/Pdt.Sus/PHI/2017)
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai permohonan praperadilan tentang tuntutan ganti kerugian yang didasarkan adanya atas putusan bebas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Register perkara nomor 8/Pid.Pra/2017/PN.Bls)
FH - Usakti
Kajian yuridis putusan peninjauan kembali perkaratindakpidana korupsi terhadap terpidana H. Taufhan Ansar Nur dan Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. (studi putusan perkara tindak pidana korupsi putusan nomor 160 PK/Pid.Sus/2016) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis putusan pengadilan anak yang memeriksa dan memutus tindak pidana anak yang sudah dilakukan diversi di luar pengadilan (putusan nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/Pengadilan Negeri Kuningan) 5.0
FH - Usakti
Analisis tentang alasan hakim kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1458 K/PID/2015)
FH - Usakti
Analisis Yuridis terhadap kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus kepemilikan hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3337 K/PDT/2015)
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai penerapan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap tindak pidana pencurian ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 22/Pid.B/2016/PN.Snt)
FH - Usakti
Analisis yuridis asas Ne Bis In Idem dalam perkara Perkumpulan Lyceum Kristen (P.L.K.) melawan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (studi putusan Nomor 47/PDT.G/2017/PN.BDG)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam kepemilikan merek terkenal antara Toyota Motor Corporation (LEXUS) melawan Welly Karlan pemilik hak atas merek Prolexus (studi putusan MA Nomor 450K/PDT.SUS-HKl/2014)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewenangan relatif lembaga praperadilan dalam memeriksa permohonan ketidakabsahan penghentian penyidikan (studi Putusan Praperadilan nomor 62/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Bentuk Surat Dakwaan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan KUHAP (Studi Putusan No 488/Pid.B/2021/Pn Jkt.Brt)
FH - Usakti
Perampasan barang bukti untuk negara terhadap tindak pidana narkotika (studi putusan Nomor: 342/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt.)
FH - Usakti
Analisis yuridis “bukti permulaan yang cukup” terkait penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?