P erkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu dengan adanya perkawinan yang memenuhi asas-asas perkawinan maka akan menimbulkan hubungan suami istri. Namun dalam suatu perkawinan apabila ada salah satu dari suami atau istri yang tidak cakap dalam melakukan lalu lintas hukum maka dibutuhkan pengampu untuk mewakili terampu untuk mengurus ataupun menyelamatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan seluruh harta benda si terampu. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Siapakah yang berhak untuk menjadi pengampu pada perkawinan dengan adanya perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Apakah isi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 15/Pdt.p/2011/PN.Tgl telah sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang sifat penelitiannya deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Data diolah secara kualitatif, berdasarkan analisis maka Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 15/Pdt.p/2011/PN.Tgl, Maka mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang telah sesuai kah Undang- Undang mengenai Pengampuan.