T anggal 1 Juli 2013 pemerintah telah menerbitkan PP No.46 Tahun 2013, tentang pengenaan pajak yang bersifat final dengan tarif 1% dari peredaran bruto < Rp 4,8 miliar dalam tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbandingan pertumbuhan wajib pajak , penerimaan UMKM ,serta penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No.46 tahun 2013 di wilayah kerja KPP Pratama Cirebon. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cirebon selama periode 2012 sampai 2014. Sampel yang digunakan adalah populasi sampel dimana seluruh populasi dari jumlah keseluruhan wajib pajak,jumlah keseluruhan penerimaan UMKM dan jumlah keseluruhan penerimaan pajak sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.Metode pengujian penelitian menggunakan uji Independent sample T-test dan uji Mann Whiney. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) tidak adanya perbedaan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cirebon sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dibuktikan dari nilai sig. = 0.070 (p > 0,05); (2) tidak adanya perbedaan penerimaan UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dibuktikan dari nilai sig. = .462 (p > 0,05); (3) ada perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dibuktikan dari nilai sig.= 0.000 (p < 0,05).Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya PPh PP no. 46 tahun 2013. Sosialisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sebaiknya terus dilakukan agar tujuan peraturan ini tercapai dengan baik dan calon wajib pajak mulai mengerti serta mulai taat terhadap pembayaran pajak. Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara luas dengan mewawancarai para pelaku usaha yang tergolong dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.Untuk penelitian selanjutnya dapat diteliti pertumbuhan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak UMKM yang memenuhi omzet tidak melebihi 4,8 miliar.