Kajian faktor pembentuk keterikatan tempat pada masyarakat di kawasan sekitar Depo Plumpang Jakarta Utara
P eningkatan populasi yang signifikan berpengaruh terhadap kebutuhan hunian yang seringkali mengabaikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan seseorang yang tercerminkan dalam pemilihan lokasi bermukim yang tidak sesuai, seperti permukiman yang dekat dengan depo minyak meskipun mereka terancam bahaya dan menolak dilakukannya pemindahan lokasi. Hal tersebut menimbulkan adanya asumsi keterikatan tempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pembentuk keterikatan tempat yang melatarbelakangi warga ingin tetap tinggal di lokasi yang berbahaya. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data kuisioner di 111 warga yang bermukim di sekitar depo minyak, yaitu Depo Plumpang Jakarta Utara. Teknik analisis data menggunakan metode skoring dan metode korelasi Rank-Spearman. Hasil penelitian menunjukkan indikator “tempat yang penting dan berharga†merupakan indikator utama dengan nilai rata-rata tertinggi yang membuat orang ingin tetap tinggal di sekitar Depo Plumpang karena berkaitan dengan hasil jerih payah, lingkungan nyaman, dan adanya keluarga. Lalu, RT yang berada dekat dengan Depo Plumpang memiliki tingkat keterikatan tempat lebih rendah dibandingkan yang jauh dari Depo Plumpang. Selain itu, faktor pembentuk keterikatan tempat keberadaan keluarga, ketersediaan prasarana umum, interaksi sosial, dan tingkat partisipasi merupakan faktor pembentuk di keseluruhan warga. Berbeda pada warga yang memiliki status rumah milik sendiri dan bukan milik sendiri dengan hasil yang sama di faktor pembentuk keterikatan tempatnya, yaitu interaksi sosial dan tingkat partisipasi, sedangkan pada warga dengan rumah milik sendiri ketersediaan prasarana umum juga menjadi faktor pembentuk keterikatan tempat. Faktor pembentuk keterikatan tempat warga dengan lama tinggal lebih dari 20 tahun adalah interaksi sosial dan tingkat partisipasi, tetapi pada warga dengan lama tinggal kurang dari 20 tahun adalah ketersediaan prasarana umum dan tingkat partisipasi. Selain itu, variabel yang bukan menjadi faktor pembentuk adalah budaya dan agama, keamanan, dan ketersediaan fasilitas umum.
A significant increase in population impacts housing needs, which frequently disregards a person\\\'s security, comfort, and safety, as proven by the selection of improper residential locations, such as settlements near oil terminals, despite the fact that they are endangered and refuse to relocate. This has led to the assumption of place attachment. This study aims to identify the factors that form place attachments that encourage residents to remain in dangerous areas. This research was conducted by collecting questionnaire data from 111 residents living around oil terminal, namely Depo Plumpang North Jakarta. Data analysis techniques used the scoring method and Rank-Spearman Correlation method. The results show that the \\\"important and valuable place\\\" is the main indicator with the highest average value that makes people want to stay around Depo Plumpang because it is related to the hard-earned experience, comfortable environment, and family presence. Also, neighborhoods closer to the Depo Plumpang reported lower levels of place attachment than those farther away. Furthermore, family presence, availability of public infrastructure, social interaction, and level of participation are the forming factors of place attachment for all residents. Residents with either owned or non-owned housing status share the same factors in forming place attachment, namely social interaction and participation levels. However, for residents with owned housing, the availability of public infrastructure also becomes a factor in forming place attachment. The factors forming place attachment in residents with a length of stay of more than 20 years are social interaction and participation level, while residents with a length of stay of less than 20 years are the availability of public infrastructure and participation level. In addition, variables that are not forming factors are culture and religion, security, and availability of public facilities.