S Sengketa hasil pemilihan umum legislatif merupakan isu hukum yang sering muncul dalam praktik demokrasi, khususnya ketika terjadi adanya ketidaksepakatan atas hasil penghitungan suara. indonesia dan filipina sebagai negara demokrasi di kawasan asia tenggara memiliki sistem dan mekanisme tersendiri dalam menangani sengketa hasil pemilu legislatif. penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan mekanisme pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum legislatif, serta kendala dalam proses penyelesaiannya di negara indonesia dan filipina. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan terhadap sistem hukum di negara indonesia dan filipina. di indonesia, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif berada pada naungan lembaga mahkamah konstitusi berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. di sisi lain, filipina menyerahkan penyelesaian sengketa kepada house of representatives electoral tribunal (hret) dan senate electoral tribunal (set), sesuai ketentuan konstitusi 1987, dengan mahkamah agung sebagai pengawas tertinggi konstitusi. hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun kedua negara menjunjung demokrasi dan menyediakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa pemilu, terdapat perbedaan mendasar dalam struktur kelembagaan, dasar hukum, dan mekanisme penyelesaiannya. penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel di negara-negara demokrasi.