DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis mengenai permohonan praperadilan atas penetapan tersangka Setya Novanto (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 97/PID.PRAP/2017/ Pn.Jak.Sel)


Oleh : Mareta Dwi Ramadhanti

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018/II/156

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Setiyono

Subyek : Pre-trial procedure

Kata Kunci : pretrial, investigation, determination of suspect

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_HK_01012261_Halaman-Judul.pdf 7
2. 2018_TA_HK_01012261_Lembar-Pengesahan.pdf 4
3. 2018_TA_HK_01012261_Bab-1_Pendahuluan.pdf 16
4. 2018_TA_HK_01012261_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 29
5. 2018_TA_HK_01012261_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 64
6. 2018_TA_HK_01012261_Bab-4_Pembahasan.pdf 31
7. 2018_TA_HK_01012261_Bab-5_Penutup.pdf 3
8. 2018_TA_HK_01012261_Daftar-Pustaka.pdf 4
9. 2018_TA_HK_01012261_Lampiran.pdf 1

P Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) April 2015 lalu telah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dengan adanya perluasan wewenang lembaga praperadilan maka semakin banyak kasus yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan formilnya salah satunya adalah kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama Setya Novanto. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang keputusan yang diambil hakim praperadilan dalam memutus perkara yang diajukan oleh Setya Novanto sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Studi Kasus Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel). Untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka dilakukan penelitian dari beberapa sumber dan peraturan perundang-undangan terkait dan dilakukan analisis terhadap putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?