DETAIL KOLEKSI

Larangan praktek monopoli dalam perusahaan berbasis digital yang mengakibatkan persaingan tidak: sehat studi perbandingan Indonesia dan Uni Eropa

Oleh : Tiara Adhiefiani Salma

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Anna Maria Tri Anggraini

Subyek : Law

Kata Kunci : Monopoly Practices, Business Competition, Comparative Law

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002000235_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2025_SK_SHK_010002000235_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002000235_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002000235_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf
5. 2025_SK_SHK_010002000235_Lembar-Pengesahan.pdf
6. 2025_SK_SHK_010002000235_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 10
7. 2025_SK_SHK_010002000235_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002000235_Bab-1.pdf
9. 2025_SK_SHK_010002000235_Bab-2.pdf 17
10. 2025_SK_SHK_010002000235_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002000235_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002000235_Bab-5.pdf
13. 2025_SK_SHK_010002000235_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002000235_Lampiran.pdf

P Perusahaan seringkali berusaha mengontrol pasar demi keuntungan yang cenderung mengarah pada praktek monopoli. Di era digital ini, praktek monopoli mulai melibatkan perusahaan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari tindakan tersebut dan bagaimana peran otoritas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang di Indonesia dan Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah komparatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa dalam hal larangan kegiatan. Di Uni Eropa, pasal mengenai larangan kegiatan terdapat di dalam Pasal 102 TFUE, sedangkan di Indonesia pengaturan pasal larangan kegiatannya dibeda-bedakan kembali menjadi tersebar dalam beberapa ketentuan pasal dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tersebarnya ketentuan pasal-pasal di Indonesia membuat penerapan pasal yang berbeda meskipun tindakan pelanggarannya serupa. Studi ini menyoroti dan juga mencari persamaan dan perbedaan perbedaaan pengaturan larangan kegiatan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa.

C Companies often try to control the market for profit which tends to lead to monopolistic practices. In this digital era, monopolistic practices are starting to involve digital-based companies. This research aims to analyze the legal consequences of these actions and the role of business competition authorities based on laws in Indonesia and the European Union. The research method used is comparative with a descriptive-comparative approach, utilizing secondary data in the form of statutory regulations and related documents. The results of the analysis show that there are differences in business competition legal regulations in Indonesia and the European Union in terms of activity prohibitions. In the European Union, the article regarding the prohibition of activities is contained in Article 102 TFUE, while in Indonesia the regulation of the article on the prohibition of activities is differentiated and spread across several provisions of the articles in Law no. 5 of 1990 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The spread of the provisions of the articles in Indonesia means that different articles are applied even though the violations are similar. This study highlights and also looks for similarities and differences in the regulation of activity prohibitions in business competition law in Indonesia and the European Union.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 37 Judul)

Perbandingan hukum perjanjian tertutup terkait harga antara indonesia dengan jepang
FH - Usakti
Persekongkolan menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan-putusan kppu tahun 2020-2022)
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai praktek monopoli, perjanjian tertutup, dan penguasaan pasar oleh PT Pelindo II 0.8
FH - Usakti
Perbandingan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 102 Jo 7a Undang - undang Nomor 17 Tahun 2006 di Indonesia dan Code Penal Malaysia 1.1
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 tentang kartel ban kendaraan bermotor roda empat menurut hukum persaingan usaha 2.7
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perjanjian tertutup dalam perjanjian KPR RI berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi putusan KPPU nomor 5/KPPU-I/2014) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perbandingan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan menurut pasal 338 dan 340 KUHP Indonesia dengan pasal 1111A dan 1111B KUHP Amerika 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang kewajiban laporan atas pengambilalihan saham PT. Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012)
FH - Usakti
Pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha: Studi perbandingan dengan Jepang 0.0
FH - Usakti
Penerapan unsur pihak lain dalam perkara persekongkolan tender pada putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XIV/2016 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai tindakan post-bidding dalam persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5.0
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun anggaran 2011 dan 2012 : studi terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 55K/PDT.SUS-KPPU/2014 5.0
FH - Usakti
Kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan sengketa perjanjian horizontal (studi perbandingan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Malaysia) 5.0
FH - Usakti
Implementasi pengecualian Pasal 50 huruf A Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor produksi bibit ayam pedaging (broiler) di Indonesia (studi putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2016, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.01/PDT.SUSKPPU
FH - Usakti
Perbandingan peraturan tentang tindak pidana prostitusi di Indonesia dan di Thailand
FH - Usakti
Praktik monopoli dalam kegiatan jasa bongkar muat peti kemas di pelabuhan l. Say Maumere Nusa Tenggara Timur berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di bandara Kualanamu - Medan (studi terhadap putusan Mahkamah Agung no.824 k/pdt.sus-kppu/2019)
FH - Usakti
Praktek monopoli PT Angkasa Pura Logistik dalam penyediaan fasilitas terminal pelayanan angkutan kargo di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (studi terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/PDT.SUS-KPPU/2017/PN.JKT.PST., putusan Mahkamah Agung Nomo 5.0
FH - Usakti
Studi perbandingan kewajiban pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia dan the competition act 2004 di Singapura
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan terafiliasi PT Cipta Multi Prima oleh PT Darma Henwa TBK kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Tinjauan yuridis atas nota kesepakatan antara 17 (Tujuh Belas) pelaku usaha LPG di wilayah Bandung dan Sumedang dalam perspektif hukum persaingan usaha
FH - Usakti
Praktik monopoli dan penguasaan pasar jasa angkutan taksi di bandar udara Batam Makassar dan Surabaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Persekongkolan tender terkait paket pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan arah Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo) – Sei. Bengkal berdasarkan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap Putusan Nomor 19/KPPU-I/201)
FH - Usakti
Tender pembangunan gedung (Paruga) samakai di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 (studi putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2014, Putusan Pengadilan Negeri No. 54/Pdt.SUS/2015/PN, dan Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan asing berdasarkan hukum persaingan usaha (studi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.17/KPPU-M/2015)
FH - Usakti
Kewenangan KPPU dalam menangani perkara kartel: Studi Komparatif dengan Undang-Undang antimonopoli di Jepang
FH - Usakti
Studi perbandingan larangan persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan antitrust law di Amerika Serikat
FH - Usakti
Pengenaan sanksi oleh KPPU dalam persekongkolan tender pengadaan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Persekongkolan tender paket pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (studi terhadap putusan KPPU nomor 24/KPPU-l/2016)
FH - Usakti
Persekongkolan tender dalam jasa pengadaan bus Transjakarta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2014)
FH - Usakti
Dugaan persekongkolan dalam pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Kppu Nomor 07/Kppu-L/2016)
FH - Usakti
Analisis terhadap batasan dan kriteria menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu menurut Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU No 14/KPPU-L/2015 dan Putusan KPPU No 22/KPPU-I/2016)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perjanjian tertutup antara PT. Tirta Investama (Danone AQUA) dengan PT. Balina Agung Perkasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I-2016)
FH - Usakti
Kewajiban menyampaikan laporan oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk atas pengambilalihan saham PT Citra Asri Property berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Persaingan Usaha
FH - Usakti
Studi perbandingan sistem pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Dermark 3.0
FH - Usakti
Eksaminasi putusan KPPU mengenai rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 Dan Nomor 35/KPPU-I/2010)
FH - Usakti
Pengaturan Leniency dalam perspektif hukum persaingan usaha : perbandingan Indonesia dan Jerman
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?