DETAIL KOLEKSI

Analisis doktrin ultra vires atas perbuatan melawan hukum oleh direktur utama terhadap penyelewengan rantai pasokan pembiayaan (studi pada PT Waskita Karya Persero Tbk)


Oleh : Mush\'ab Abdul Jabbar

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Heru Pringgondani Sanusi

Subyek : Ultra vires;Private companies - Law and legslation;Supply chain management

Kata Kunci : limited liability company, directors, ultra vires doctrine

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002000164_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2025_SK_SHK_010002000164_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002000164_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002000164_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002000164_Lembar-Pengesahan.pdf 13
6. 2025_SK_SHK_010002000164_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002000164_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf
8. 2025_SK_SHK_010002000164_Bab-1.pdf 17
9. 2025_SK_SHK_010002000164_Bab-2.pdf 31
10. 2025_SK_SHK_010002000164_Bab-3.pdf 18
11. 2025_SK_SHK_010002000164_Bab-4.pdf 11
12. 2025_SK_SHK_010002000164_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002000164_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2025_SK_SHK_010002000164_Lampiran.pdf 74

P Perseroan merupakan subjek hukum yang berbadan hukum yang membutuhkan Direksi sebagai organ yang melakukan pengurusan serta mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan. Dalam jalannya usaha, Perusahaan mempunyai fasilitas pembiayaan melalui kemitraan dengan perbankan untuk memperlancar transaksi keuangan, termasuk modal kerja dan pendanaan bagi rekanan usaha. Bank bisa memfasilitasi kelancaran pelaksanaan transaksi pembayaran, sehingga menjamin pengelolaan arus kas yang lancar dan adil, yang biasa disebut sebagai Rantai Pasokan Keuangan. Direktur Utama PT Waskita Karya telah melakukan penyalahgunaan wewenang (Ultra Vires) dengan mencairkan rantai pasokan pembiayaan menggunakan dokumen pendukung palsu. Permasalahan yang akan dibahas yakni Bagaimana penerapan doktrin ultra vires atas perbuatan melawan hukum oleh direktur utama PT. Waskita Karya terkait penyelewengan rantai pasokan pembiayaan menurut ketentuan-ketentuan berlaku serta Apa akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Direktur Utama PT Waskita Karya terkait penyelewengan rantai pasokan pembiayaan menurut ketentuan berlaku. Metode penelitian dilakukan dengan tipe normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan menggunakan metode deduktif. Pencairan rantai pasokan pembiayaan yang digunakan bukan peruntukannya dapat disebut perbuatan Ultra Vires, Direktur Utama pada hal ini melakukan tindakan melampaui wewenang yang melanggar Pasal 3 Anggaran Dasar PT Waskita Karya. Tanggung jawab direksi pada kasus ini jika ditinjau berdasarkan Pasal 97 Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2007, maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi.

A A company is a legal subject with a legal entity that requires a Board of Directors as an organ to manage and represent the company both inside and outside of court. In the course of its business, the company has financing facilities through partnerships with banks to facilitate financial transactions, including working capital and funding for business partners. Banks can facilitate the smooth execution of payment transactions, ensuring smooth and fair cash flow management, which is commonly referred to as the Financial Supply Chain. The President Director of PT Waskita Karya has abused his authority (Ultra Vires) by disbursing supply chain financing using fraudulent supporting documents. The issues to be discussed are: How does the application of the ultra vires doctrine apply to the unlawful act committed by the President Director of PT Waskita Karya regarding the misappropriation of the supply chain financing according to applicable provisions? And what legal consequences can be imposed on the President Director of PT Waskita Karya regarding the misappropriation of the supply chain financing according to applicable provisions? The research method is normative, descriptive, using secondary data, analyzed qualitatively, and concluded using a deductive method. The disbursement of supply chain financing that was used for improper purposes can be called an Ultra Vires act. The President Director, in this case, acted beyond his authority in violation of Article 3 of the Articles of Association of PT Waskita Karya. The responsibility of the board of directors in this case, based on Article 97 Paragraph 3 of Law Number 40 of 2007, is that the directors must be held personally responsible.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?