P Perlindungan terhadap investor produk efek bersifat utang berupa debenture di Pasar Modal Indonesia. Suatu perusahaan dapat mengeluarkan suatu surat berharga yaitu surat pengakuan utang yang bersifat private placement berupa debenture, untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Debenture sama dengan jenis investasi lainnya yang memiliki risiko salah satu contoh risiko yang akan muncul adalah ketika penerbit debenture tidak dapat membayar bunga dan pokok debenture kepada investor (risiko gagal bayar). Dalam hal ini diperlukan adanya suatu ketentuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para investor yang akan menyimpan dananya dalam bentuk membeli surat utang berupa debenture. Pokok masalah dalam Tesis ini adalah bagaimana penerbitan debenture terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dan bagaimanakah perlindungan investor pemegang produk efek bersifat utang berupa debenture berdasarkan hukum pasar modal Indonesia. Penulisan menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, dianalisa secara deduktif dan mengambil kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut: Debenture yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (“POJK EBUS”) memiliki kekurangan. Hal ini dikarenakan debenture yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Dalam hal ini tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap investor pemegang debenture. POJK EBUS diharapkan dapat dijadikan sebagai payung hukum dan memberikan kepastian hukum kepada investor atas pembelian efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum. Namun ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap investor pemegang efek bersifat utang yang telah diterbitkan sebelum diterbitkan dan ditetapkannya ketentuan ini. Sehingga dalam hal ini investor pemilik efek bersifat utang yang diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh OJK. Sebagai salah satu contoh debenture yang telah diterbitkan sebelum disahkan dan ditetapkannya POJK EBUS masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur.