DETAIL KOLEKSI

Rancang bangun model peningkatan kualitas pelayanan publik pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (bpmp2t) Provinsi Papua Barat


Oleh : Diane Violet Maury

Info Katalog

Subyek : Public services - Quality control

Penerbit : FTI - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2015

Pembimbing 1 : Dadan Umar Daehani

Kata Kunci : quality improvement, public services, West Papua Province, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Periz


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2015_TS_MTI_163130011_Halaman-Judul.pdf 3957.43
2. 2015_TS_MTI_163130011_Lembar-Pengesahan.pdf 521.07
3. 2015_TS_MTI_163130011_Bab-1_Pendahuluan.pdf 2980.39
4. 2015_TS_MTI_163130011_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 6851.43
5. 2015_TS_MTI_163130011_Bab-3_Metodologi-Penelitian.pdf 2767.58
6. 2015_TS_MTI_163130011_Bab-4_Pengumpulan-Data-dan-Pengolahan-Data.pdf 14248.35
7. 2015_TS_MTI_163130011_Bab-5_Analisis-Hasil-Pengukuran.pdf 3362.62
8. 2015_TS_MTI_163130011_Bab-6_Kesimpulan-dan-Saran.pdf 1245.46
9. 2015_TS_MTI_163130011_Daftar-Pustaka.pdf 1221.22
10. 2015_TS_MTI_163130011_Lampiran.pdf 18877

B Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan salah sate intansi pada Pemda Papua Barat yang memproses dan menetapkan seluruh jenis perizinan dan non perizinan secara terpadu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kualitas layanan pada instansi tersebut masih belum sesuai dengan harapan pengguna layanan sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan pada instasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis gap model SERVQUAL dan Fuzzy Quality Function Deployment. Metode analisis gap model Servqual digunakan untuk mengidentifikasi atribut kebutuhan pelanggan menggunakan lima dimensi yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Sedangkan Fuzzy Quality Function Deployment digunakan untuk menerjemahkan keinginan pengguna layanan kedalam respon teknis teknis yang relevan dan menentukan prioritas perbaikan kualitas layanan dalam House of Quality dengan teknik fuzzy. Setelah dilakukan pengolahan data dengan analisis SERVQUAL terdapat 11 atribut kebutuhan pelanggan yang terdapat gap/kesenjangan. Atribut tersebut kemudian dijadikan fokus dalam merancang perbaikan kualitas layanan menggunakan Fuzzy Quality Function Deployment. Penelitian ini menghasilkan 13 prioritas perbaikan layanan untuk meningkatkan kualitas faTanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Barat. Tiga besar prioritas tersebut antara lain pendidikan dan pelatihan bagi petugas dengan tingkat kepentingan sebesar 24.82%, tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan dengan tingkat kepentingan sebesar 11.91%, sedangkan prioritas ketiga adalah ketepatan jadwal waktu pelayanan dengan tingkat kepentingan sebesar 8.56% .

B Board of investment and Integrated Licensing Services is one intansi in West Papua Provincial Government authorities throughout the process of licensing services, and non-licensing as well as its adoption in an integrated manner. But in practice, the service quality at the agency is still not in line with expectations of service users so that the necessary repairs to improve the quality of service on the instasi. The method used in this research is the model SERVQUAL gap analysis method and Fuzzy Quality Function Deployment. SERVQUAL gap analysis method is used to identify the attributes of customer needs using five dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. While Fuzzy Quality Function Deployment is used to translate the wishes of service users into the technical response of relevant technical and prioritizing improvement of quality of service in the House of Quality by fuzzy techniques. After processing the data with the SERVQUAL analysis contained 11 attributes of customer needs which are gaps. Attributes are then used as the focus in designing the improvement of service quality using Fuzzy Quality Function Deployment. This research has resulted in 13 priority repair service to improve the service quality on the Board of Investment and Integrated Licensing Services. The top three major priorities include education and training for officer with the relative importance about 24.82%, the level of discipline officer to give priority service to the relative importance about 11.91%, while the third priority is the accuracy of the time schedule of service with the relative importance about 8.56%.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?