K Karya tugas akhir ini menganalisis dan membandingkan termin fiskal yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu antara Production Sharing Contract skema Cost Recovery dan skema gross split. Dalam rangka menganalisis skema mana yang terbaik untuk suatu proyek minyak dan gas bumi, maka dari setiap termin fiscal diperlukan analisis ekonomi dengan menggunakan data lapangan yang sama akan tetapi dengan aplikasi dari termin fiskal yang berbeda. Analisis dari termin fiskal ini menggunakan 3 parameter yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return(IRR) dan Pay Out Time (POT). Dari hasil yang didapatkan dari perhitungan keekonomian maka didapatkan dari skema cost recovery yaitu nilai IRR 20%, NPV $2.283,82 MM dan POT 5,48tahun, sedangkan hasil perhitungan dengan skema gross split yaitu didapatkan hasilIRR 23%, NPV $4.109,31 MM dan POT 5,87 tahun. Kemudian kita lakukan perbandingan dari hasil yang didapatkan kedua skema dan didaptkanlah kesimpulan. Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa Production Sharing Contract skema Gross Split lebih baik digunakan pada lapangan X ini karena memiliki nilai indikator keekonomian dan total pendapatan kontraktor dari skema gross split lebih baik yaitu sebesar $28.008,08 MM dibandingkan dengan skema cost recovery yaitu sebesar $21.373,92 MM.Dari analisis sensitivitas yang dilakukan baik analisis sensitivitas IRR maupun analisis sensitivitas NPV dari kedua skema diketahui bahwa Production Sharing Contract skema gross split selalu lebih baik ketimbang Production Sharing Contract skema Cost Recovery pada setiap perubahan kondisi dimulai dari80%,90%,100%,110% sampai dengan 120% dari komponen yang ada. Komponenyang dimaksud yaitu harga gas, capex dan opex. Komponen yang paling berpengaruh pada perubahan nilai dari indikator keekonomian yaitu harga gas dan capex. Informasi dari tugas akhir ini sangat berguna bagi pemerintah dan kontraktor, karena hasil perhitungannya dapat dijadikan referensi dan kajian sehingga menjadi salah satu tolak ukur dalam mengambil suatu keputusan untuk memilih kontrak kerjasama yang terbaik bagi pemerintah maupun kontraktor.sehingga akan tercipta kerjasama yang baik dan saling menguntungkan