DETAIL KOLEKSI

Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah kota dalam menurunkan angka stunting berdasarkan peraturan wali kota tegal nomor 12 tahun 2021 periode tahun 2021-2023

Oleh : Mezzaluna Azzuari Putri Marshanda

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Muhammad Imam Nasef

Kata Kunci : Local Government, Stunting, Mayor\\\'s Regulation

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100247_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2025_SK_SHK_010002100247_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100247_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100247_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100247_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100247_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100247_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100247_Bab-1.pdf 14
9. 2025_SK_SHK_010002100247_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100247_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100247_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100247_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100247_Daftar-Pustaka.pdf 6
14. 2025_SK_SHK_010002100247_Lampiran.pdf 16

P Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah kota tegal dalam menurunkan angka stunting menjadi perhatian serius setelah diterbitkannya peraturan wali kota tegal nomor 12 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. penelitian ini menggunakan studi terhadap implementasi peraturan tersebut pada tahun 2021–2023 dengan pokok permasalahan: 1) apakah pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah kota tegal dalam menurunkan angka stunting sudah sesuai dengan ketentuan peraturan wali kota tegal nomor 12 tahun 2021? 2) bagaimana koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan peraturan wali kota tegal nomor 12 tahun 2021? metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan, yang dianalisis secara deskriptif analitis. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan belum berjalan optimal; beberapa ketentuan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seperti monitoring oleh bapperida, peraturan teknis di tingkat kelurahan, dan ketidaksesuaian pembiayaan program. koordinasi antarinstansi juga belum mencerminkan pelibatan lintas sektor secara menyeluruh. kesimpulannya, pelaksanaan peraturan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip otonomi daerah dan asas good governance, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, komunikasi, serta pengawasan dalam implementasinya.

T The implementation of the duties and authorities of the tegal city government in reducing stunting rates has become a serious concern following the issuance of tegal mayor regulation no. 12 of 2021 on accelerating stunting reduction. this study examines the implementation of the regulation from 2021 to 2023, focusing on the following issues: 1) has the implementation of the city government of tegal\\\'s duties and authorities in reducing stunting rates been in accordance with the provisions of tegal mayor regulation no. 12 of 2021? 2) how has inter-agency coordination been in the implementation of tegal mayor regulation no. 12 of 2021? the research method used is a legal-empirical approach with a qualitative perspective, relying on primary data from interviews and secondary data from literature reviews, analyzed using descriptive-analytical methods. the research findings indicate that the implementation of the regulation has not been optimal; some provisions have not been implemented as required, such as monitoring by bapperida, technical regulations at the village level, and inconsistencies in program funding. inter-agency coordination also does not yet reflect comprehensive cross-sectoral involvement. in conclusion, the implementation of the regulation is not yet fully aligned with the principles of regional autonomy and good governance, necessitating strengthened coordination, communication, and oversight in its implementation.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 47 Judul)

Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan opini audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia
FEB - Usakti
Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di indonesia
FEB - Usakti
Hubungan pemberian kapsul vitamin A dan pengetahuan caregiver dengan stunting pada anak usia 24-59 bulan 4.3
FK - Usakti
Hubungan pernikahan usia dini dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan 1.0
FK - Usakti
Hubungan tinggi potensi genetik dan stunting pada anak usia 24-59 bulan 2.5
FK - Usakti
Hubungan antara jarak paritas ibu dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan 3.8
FK - Usakti
Pengaruh rasio keuangan dan profil daerah terhadap financial distress di seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia
FEB - Usakti
Pengaruh kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, temuan audit, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kinerja keuangan daerah.
FEB - Usakti
Gambaran pengetahuan ibu tentang risiko karies gigi pada balita stunting dan gizi buruk
FKG - Usakti
Hubungan tuberkulosis dengan pertumbuhan anak
FK - Usakti
Hubungan gangguan emosi ibu dengan kejadian stunting pada anak di bawah lima tahun
FK - Usakti
Kewenangan pemerintah kota terkait pengawasan kesejahteraan tenaga pendidik di kota depok menurut peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan
FH - Usakti
Kewenangan badan perencanaan daerah kabupaten pemalang dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2021-2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 6 tahun 2021
FH - Usakti
Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran udara tahun 2023 di jakarta timur berdasarkan peraturan daerah dki jakarta nomor 2 tahun 2005
FH - Usakti
Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir berdasarkan peraturan daerah kota nomor 10 tahun 2006 di kota pekanbaru tahun 2022-2023
FH - Usakti
Wewenang pemerintah daerah dalam menanggulangi limbah di pantai trikora pulau bintan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bintan nomor 2 tahun 2010
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam pengenaan retribusi jasa usaha rumah susun sewa berdasarkan peraturan daerah nomar 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di kota bogor, jawa barat ta 2023
FH - Usakti
Kewenangan wali kota tangerang dalam melaksanakan pembangunan sistem drainase tahun anggaran 2023-2024 berdasarkan perda nomor 9 tahun 2023 tentang sistem drainase di kota tangerang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta berdasarkan sistem pemerintahan di Indonesia 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada PT Kame Komunikasi Indonesia sesudah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XII/2014 5.0
FH - Usakti
Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pata Kota Bandar Lampung tahun 2008-2012 3.0
FEB - Usakti
Hubungan antara stunting dan sosial ekonomi keluarga dengan prestasi belajar murid kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar 3.2
FK - Usakti
Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal daerah
FEB - Usakti
Hubungan aktivitas fisik dengan stunting pada siswa SD 0.0
FK - Usakti
Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada anak usia 1-3 tahun 0.0
FK - Usakti
Hubungan status gizi dengan kejadian stunting pada balita di Posyandu Lingai Raya 1.5
FK - Usakti
Hubungan determinan sosial keluarga dengan baduta stunting di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk 0.0
FK - Usakti
Hubungan sikap dan pengetahuan ibu terhadap stunting pada anak di Puskesmas Keranggan 1.0
FK - Usakti
Hubungan antara bayi berat lahir rendah dengan kejadian stunting pada anak usia 6-24 bulan 2.5
FK - Usakti
Hubungan status imunisasi dengan kejadian stunting pada anak usia 1-5 tahun 3.0
FK - Usakti
Peranan desain komunikasi visual dalam kampanye pentingnya stunting dengan asupan gizi pada ibu hamil 0.0
FSRD - Usakti
Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 12-24 bulan
FK - Usakti
Tinjauan yuridis penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA) di Provinsi Riau
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta Utara pasca berlakunya Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27.1/Menko/Maritim/lV/2016
FH - Usakti
Hubungan stunting dengan kejadian karies gigi anak : scoping review 0.0
FKG - Usakti
Analisis penerapan standar harga satuan pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (studi kasus pada pemerintah provinsi DKI Jakarta) 1.0
FEB - Usakti
Hubungan berat badan lahir rendah dan ASI eksklusif dengan stunting pada balita
FK - Usakti
Hubungan pemberian Mpasi dengan kejadian stunting pada anak usia 12 - 24 bulan
FK - Usakti
Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Lebong
FEB - Usakti
Hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada balita
FK - Usakti
Hubungan pola asuh dan berat badan lahir dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan
FK - Usakti
Hubungan tempat dan frekuensi antenatal care dengan kejadian stunting pada anak baduta
FK - Usakti
Faktor risiko kejadian stunting pada balita di area pedesaan dan perkotaan
FK - Usakti
Hubungan perilaku picky eater dengan kejadian stunting pada balita
FK - Usakti
Hubungan riwayat infeksi kronis dengan kejadian stunting pada balita di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
FK - Usakti
Pengaruh maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (spip), tingkat kapabilitas pengawasan intern pemerintah (apip), dan akuntabilitas kinerja terhadap opini audit
FEB - Usakti
Hubungan antara riwayat penyakit infeksi dan diare kronik terhadap kejadian stunting pada usia 24-59 bulan
FK - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?