DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi mengenai kegiatan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Mantan Asisten Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Oleh : Laura Erika Hasibuan

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Pembimbing 1 : Ermania Widjajanti

Subyek : Misconduct In Office - Indonesia, Political Corruption - Indonesia

Kata Kunci : judicial review, corruption, provision of legal aid funding, underprivileged communities, Banyuwangi

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2010_TA_HK_01006292_1.pdf
2. 2010_TA_HK_01006292_2.pdf
3. 2010_TA_HK_01006292_3.pdf
4. 2010_TA_HK_01006292_4.pdf
5. 2010_TA_HK_01006292_5.pdf
6. 2010_TA_HK_01006292_6.pdf
7. 2010_TA_HK_01006292_7.pdf

T Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai kegiatan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Mantan Asisten Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan bagaimanakah ketentuan tentang uang pengganti terhadap kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi. Skripsi ini termasuk suatu penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dengan jenis sumber data berupa data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisa secara kualitatif serta pengambilan kesimpulan dilakukan secara logika deduktif. Diperoleh hasil dan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, yaitu dengan terbuktinya Pasal 3 dan selain itu dipertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Ketentuan mengenai uang pengganti telah terbukti sesuai dengan unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b UU no. 31 tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 71 Judul)

Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan opini audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di indonesia
FEB - Usakti
Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di indonesia
FEB - Usakti
Determinan pengungkapan antikorupsi pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI
FEB - Usakti
Pengaruh kualitas good governance terhadap indeks persepsi korupsi (ipk) di negara-negara asean.
FEB - Usakti
Pengaruh kontrol korupsi, kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di jakarta.
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis alih fungsi hutan produksi untuk pembangunan kawasan industri 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi proyek pengkajian dan pengembangan potensi daerah Jombang oleh PNS Pemda Jombang
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap kedudukan nasabah Bank selaku penyimpan dana dalam hal terjadi likuidasi Bank
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai alat bukti terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana tanpa hak memperdagangkan benda cagar budaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pengaruh single present policy terhadap efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap status pengungsi Rohingya di Aceh (Indonesia) berdasarkan konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi 0.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pengedaran dan pemalsuan uang 2.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang keberatan pengosongan objek jaminan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) berdasarkan risalah lelang
FH - Usakti
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pelaksanaan Pencegahan terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi 1.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap izin usaha pertambangan batubara di Desa Kelekat Kecamatan Kemvbang Janggut, Kutai Kartanegara 3.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewajiban nafkah iddah bagi suami kepada isteri yang telah dicerai ditinjau menurut hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kedudukan dan fungsi serta kewenangan satuan tugas pemberantasan mafia hukum dalam sistem presidensiil di Indonesia
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemilu tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD yang melanggar pasal 270 JO pasal 84 ayat (1) huruf H undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja akibat pelanggaran disiplin oleh pekerja 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penanganan perkara korupsi, money laundering, dan penggelapan dalam kasus Gayus Tambunan 0.8
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perolehan hak waris dalam hubungan saudara seayah berdasarkan hukum waris Islam 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana paten berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kesepakatan jual beli cangkang sawit dan kerjasama antara PT. Saribumi Adilestari dengan PT. Indo Resources Utama
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tentang pemilihan umum ulang Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua 3.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai penerapan prinsip non-refoulement terhadap orang-orang Rohingya dari Myanmar di Thailand
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerjasama pengadaan peralatan intelijen antara Departemen Kehutanan dengan CV. Karya Kihama Amloska
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana aborsi pasal 347 KUHP dikaitkan dengan pasal 299 KUHP 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) oleh Nato di Kosovo tahun 1999 menurut hukum internasional 3.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai diskriminasi rasial terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang menurut Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination tahun 1965 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis tender pengadaan Jack Up Drilling Rig berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan Hakim dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan perkara pajak 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap asas dalam pembagian harta warisan Sultan Hamengku Buwono ke IX kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum adat Kerajaan Ngayogyakarta
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap status hukum dan pertanggungjawaban hukum private military contractor ditinjau dari hukum humaniter internasional dan hukum nasional Amerika Serikat 0.5
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai perlindungan Perwakilan Diplomatik berdasarkan hukum diplomatik
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai asas personalitas keislaman berkenaan dengan kompetensi pengadilan dalam sengketa harta bersama
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai solusi permanen bagi pengungsi berdasarkan hukum pengungsi internasional
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan dengan alasan murtad dan akibat hukumnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dillakukan oleh Khmer Merah di Kamboja tahun 1975 - 1979 berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kedaulatan negara di ruang udara berdasarkan hukum udara internasional 2.3
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengadaan komponen (street lighting) untuk program pemeliharaan dan operasional penerangan jalan dan sarana umum antara Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan PT. April Trimandiri
FH - Usakti
Kajian yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sesudah perubahan 4.0
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang penyelesaian perkara pelanggaran tata ruang berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap kerja lembur pada PT. Anglo Distrindo antara ditinjau dari ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung SMA di Banda Aceh 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penuntutan secara terpisah dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dalam kasus proyek pembangunan jalan Sukahati-Kedunghalang Bogor atas nama terdakwa Carles Panjaitan 0.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh manager pyoyek PT. PLN (Persero) Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Prokriting JTBN) 0.0
FH - Usakti
Analisi pengaruh indeks persepsi korupsi, kebijakan moneter dan fiskal terhadap fudamental ekonomi di Indonesia
FEB - Usakti
Tinjauan yuridis atas tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat praktek bengkel BPPK (balai pendidikan pelatihan kejuruan)jakarta timur oleh kepala unit pelaksana tugas BPPK jakarta timus (studi putusan nomor 606 K/PID.SUS/2014) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap permohonan praperadilan oleh tersangka Hadi Poernomo (studi putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 36/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014 terhadap judicial review pasal 245 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penerapan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi (studi putusan mahkamah agung nomor 2427 K/PID.SUS/2014) 5.0
FH - Usakti
Pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (wpop) di lingkungan BCA 5.0
FEB - Usakti
Laporan perancangan dermaga penyeberangan di Ketapang sebagai transit wisata
FALTL - Usakti
Analisis yuridis putusan kasasi tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Susi Tur Andayani. Studi Putusan: Nomor 2262K/ PID.SUS/2014 Tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi 2.0
FH - Usakti
Pengaruh GDP per kapita, Penanaman modal asing, korupsi dan kebahagiaan terhadap pembangunan manusia di negara ASEAN 5.0
FEB - Usakti
Evaluasi tebal perkerasan Landas Pacu Bandar Udara Internasional Banyuwangi 1.5
FTSP - Usakti
Tinjauan yuridis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Sukabumi (studi kasus putusan nomor: 24/pid.sus-tpk/2019/pn.bdg.)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana korupsi yang diputus bebas tidak murni (studi kasus putusan no : 65/PID.SUS-TPK/2017/PN.PBR).
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusan dissenting opinion pada putusan kasasi tindak pidana korupsi terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung. (studi putusan nomor 1555 K/PID.SUS/2019)
FH - Usakti
Analisis yuridis pencabutan hak politik dalam ketentuan hak asasi manusia (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 92/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.)
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis hak angket DPR terhadap KPK dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang status kelembagaan KPK
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.TJK)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengenyampingkan putusan peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap (studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo)
FH - Usakti
Pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi di tinjau dari dimensi hak asasi manusia (studi penelitian tentang kasus Setya Novanto)
FH - Usakti
Kajian yuridis putusan peninjauan kembali perkaratindakpidana korupsi terhadap terpidana H. Taufhan Ansar Nur dan Ir. H. Abdul Azis Siadjo, Qia, M.M. (studi putusan perkara tindak pidana korupsi putusan nomor 160 PK/Pid.Sus/2016) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hakim dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur kerugian negara terhadap dana Corporate Sosial Responsibiity (CSR) PT. Timah. Tbk (kasus pidana nomor 18/ Pid.Sus-TPK/2016/ PN.PGP)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan judicial review terhadap peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 195 Tahun 2014 Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 141 Tahun 2015 oleh Mahkamah Agung
FH - Usakti
Analisis mengenai tindak pidana korupsi dalam proyek penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Flores Timur yang dilakukan oleh Korporasi (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 54/PID-SUS-TPK/2015/PN.KPG Juncto Putusan Mahkamah Agung nomor 964 K/PID.SUS/201 2.5
FH - Usakti
Studi perbandingan sistem pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia dan Dermark 3.0
FH - Usakti
Penjatuhan Sanksi Pidana Kumulasi Uang Pengganti Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus¬TPK/2021/PN Jkt.Pst)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?