K Konsep Omnibus Law merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja. Metode pembentukan hukum Omnibus Law memiliki beberapa manfaat karena pada dasarnya Omnibus Law bukan peraturan baru yang asing tetapi merupakan peraturan untuk mensikronkan satu bidang yang sama dengan aturan yang berbeda-beda. Pemerintah berkepentingan untuk mengatur semua sektor seperti tersebut di atas dalam satu undang-undang untuk tujuan meningkatkan investasi di Indonesia. Hal ini yang mendasari terobosan hukum dalam bentuk Omnibus Law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dan memperbaiki indeks regulasi di Indonesia yang masih rendah. Ketentuan dan fasilitas perpajakan baru dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan reformasi pajak terhadap Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), serta Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam perspektif teori keadilan hukum, maka reformasi pajak dalam Undang-undang Cipta Kerja adalah ketentuan dan fasilitas perpajakan yang memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, yaitu tetap terjaganya kepentingan pemerintah terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara dan kepentingan kemudahan berusaha/berinvestasi di Indonesia.