DETAIL KOLEKSI

Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tabita berdasarkan peraturan perundang-undangan


Oleh : Yurike Priya Nanekram Nandwani

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Sharda Abrianti

Kata Kunci : Consumer Protection. Tabita Cosmetics Products, Cosmetic Ingredients, BPOM Supervision Functions.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100416_Halaman-Judul.pdf 10
2. 2025_SK_SHK_010002100416_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100416_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100416_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100416_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100416_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100416_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100416_Bab-1.pdf 20
9. 2025_SK_SHK_010002100416_Bab-2.pdf 35
10. 2025_SK_SHK_010002100416_Bab-3.pdf 30
11. 2025_SK_SHK_010002100416_Bab-4.pdf 25
12. 2025_SK_SHK_010002100416_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100416_Daftar-Pustaka.pdf 6
14. 2025_SK_SHK_010002100416_Lampiran.pdf 16

( (E) Perubahan dalam penggunaan produk kosmetik mencerminkan pergeseran budaya dalam masyarakat, terutama dalam hal kecantikan, identitas, dan ekspresi diri, yang dipengaruhi oleh tren Korean Pop (K-pop). Meningkatnya permintaan terhadap produk kosmetik, seiring dengan pesatnya perkembangan e-commerce, menghadirkan tantangan terkait pengawasan dan legalitas produk yang beredar. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah produk kosmetik Tabita sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimana pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik Tabita untuk melindungi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka yang didukung dengan data primer, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Penelitian ini fokus pada produk kosmetik Tabita, yang ternyata mengandung bahan berbahaya, yaitu Merkuri dan Hidroquinon, dan melanggar ketentuan peraturan BPOM, serta tidak memiliki Notifikasi Kosmetika. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa pelaku usaha produk kosmetik Tabita ternyata belum memenuhi persyaratan legalitas seperti Dokumen Informasi Produk, Izin Produksi Kosmetik, dan Sertifikat CPKB. Pengawasan terhadap produk kosmetik pada prinsipnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 24 PerBPOM 12/2023 yang mencakup pengawasan pre-market dan post-market, namun pengawasan post-market belum dapat dilaksanakan untuk produk yang belum terdaftar secara resmi di BPOM, seperti produk kosmetik Tabita. Namun, pada saat BPOM melakukan pemeriksaan ke lapangan dan menemukan produk yang tidak terdaftar serta tidak memiliki izin edar seperti produk kosmetik Tabita, barulah BPOM dapat memasukkan dalam Public Warning.

C Changes in the use of cosmetic products reflect a cultural shift in society, especially in terms of beauty, identity, and self-expression, influenced by K-pop trends. The growing demand for cosmetic products, alongside the rapid development of e-commerce, presents challenges related to the supervision and legality of products circulating in the market. The research problem raised in this study is whether Tabita cosmetic products comply with applicable laws and regulations, and how BPOM supervises Tabita cosmetics to protect consumers.This study uses a normative research method with a descriptive nature. The data sources include secondary data obtained through document studies or literature, supported by primary and tertiary data. Data analysis is conducted descriptively with deductive reasoning. The research focuses on Tabita cosmetic products, which were found to contain harmful substances, namely Mercury and Hydroquinone, violating BPOM regulations, and lacking Cosmetic Notification.Through this research, it was found that the business actors behind Tabita cosmetics have not fulfilled legal requirements such as Product Information Documents, Cosmetics Production Licenses, and CPKB Certificates. Supervision of cosmetic products is generally carried out based on the provisions of Article 24 of BPOM Regulation 12/2023, which includes both pre-market and post-market supervision. However, post-market supervision cannot be implemented for products that have not been officially registered with BPOM, such as Tabita cosmetics. It is only when BPOM conducts field inspections and discovers products that are not registered and lack distribution permits, like Tabita cosmetics, that BPOM can issue a Public Warning.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?