P Penelitian ini membahas pertanggungjawaban keuangan daerah di provinsi dki jakarta tahun anggaran 2022 dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas berdasarkan peraturan daerah no. 2 tahun 2023. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengelolaan keuangan daerah serta menggambarkan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasinya. metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan daerah, serta hasil audit. kesimpulan ditarik secara deduktif, dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan kondisi empirik dalam pengelolaan apbd. hasil menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban apbd belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum pengelolaan keuangan daerah. meskipun laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian masih terdapat ketidaksesuaian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan terkait kepatuhan normatif. perbedaan antara anggaran dan realisasi, tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran, serta pengelolaan aset yang belum optimal. meskipun memenuhi standar administratif, pengelolaan keuangan daerah masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. faktor pendukung akuntabilitas antara lain komitmen kepala daerah, pemanfaatan sistem elektronik seperti e-budgeting dan spbe, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. disisi lain, faktor penghambat mencakup keterlambatan laporan dari satuan kerja perangkat daerah, rendahnya pemahaman teknis aparatur, dan belum optimalnya integrasi sistem aplikasi keuangan daerah.