P Pada hakikatnya sebuah pemukiman harus memenuhi persyaratan planologi yangditetapkan serta memenuhi persyaratan layak huni, sehingga fungsi hunian tetap terjagasebagaimana mestinya, akan tetapi fenomena perubahan fungsi hunian menjadikomersial tidak dapat dihindari, dalam hal ini khususnya di wilayah KecamatanKembangan. Berdasarkan keterangan diatas, idealnya kejadian perubahan fungsi lahanperumahan ini dapat diprediksi dan dikendalikan pada tahap perencanaan sebuah kota.Dalam hal terkait dengan aksesibilitas diharapkan adanya prinsip-prinsip umum ataupunpedoman yang mengatur mengenai “Pengaruh tingkat aksesibilitas terhadap perubahanfungsi hunian menjadi fungsi komersial”, sedangkan pada kenyataannya regulasi yangada lebih bersifat permanen dan belum dapat mengendalikan fenomena dimaksud yangakan terjadi pada masa yang akan datang khususnya yang terkait dengan tingkataksesibilitas di wilayah tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat aksesibilitas yang ada diwilayah Kecamatan Kembangan serta pengaruhnya terhadap perubahan fungsi hunianmenjadi fungsi komersial di wilayah Kecamatan Kembangan.Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian secara visual yang bersifat Kuantitatif. Sedangkan Teknik analisis yangdigunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis korelasidengan uji regresi data yang diperoleh dari lapangan kemudian digunakan untuk melihathubungan antara tingkat aksesibilitas dengan perubahan fungsi bangunan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas di wilayah KecamatanKembangan memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan fungsi hunian menjadikomersil di Kecamatan Kembangan. Hal ini terbukti dari dengan banyaknya variabel dariaksesibilitas yang berkorelasi dengan perubahan fungsi bangunan.Rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah kotasetempat dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah adalah mengacu kepada nilainilaikorelasi yang didapat dari hasil analisis statistik yang dijabarkan dalam bentukpedoman kebijakan.