DETAIL KOLEKSI

Pertanggungjawaban tindak pidana penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri berdasarkan Pasal 103 Huruf F dan G Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 (studi putusan No. 1492 K/PID.SUS/2016)


Oleh : Fujia Rahmayanti

Info Katalog

Subyek : Labor - Law and legislation

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Vience Ratna Multiwijaya

Kata Kunci : crime, placement and protection of workers, Indonesian workers abroad, Law number 18 of 2017

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TS_MHK_110161005_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2019_TS_MHK_110161005_Lembar-Pengesahan.pdf 4
3. 2019_TS_MHK_110161005_Bab-1_Pendahuluan.pdf 26
4. 2019_TS_MHK_110161005_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 42
5. 2019_TS_MHK_110161005_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 17
6. 2019_TS_MHK_110161005_Bab-4_Pembahasan.pdf 9
7. 2019_TS_MHK_110161005_Bab-5_Penutup.pdf 5
8. 2019_TS_MHK_110161005_Daftar-Pustaka.pdf 3
9. 2019_TS_MHK_110161005_Lampiran.pdf 10

T Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan penegakan hokum terhadap Tindak Pidana Penempatan TKI di Luar Negeri, Sejalan dengan perkembangan jaman semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah calon TKI, maka banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan calon TKI yang akan bekerja di Luar Negeri secara ilegal. Seperti halnya kasus yang yang dialami oleh korban bernama Novia Linda yang menjadi korban pengiriman sebagai TKI dikirim ke Melaka Malaysia secara ilegal oleh terdakwa Loloita Mandarina. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bentuk perlindungan hokum bagi TKI yang bekerja di Luar Negeri secara illegal dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengiriman TKI secara Ilegal. TKI sering dijadikan objek sasaran calo pengiriman TKI secara illegal tanpa adanya penjelasan dan perlindungan asuransi kepada calon TKI serta dipenempatan juga sering mengalami kekerasan fisik maupun non fisik yang diterima oleh TKI, tidak sedikit penyalur atau calo melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017. Penelitian Tesis ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Mataram dan Mahkamah Agung Mataram NTB, pendekatan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Kesimpulan menunjukan bahwa penegakan hokum Perundang-undangan Negara Indonesia terhadap Tindak Pidana pengiriman TKI yang dilakukan secara illegal belum sepenuhnya melindungi hak asasi TKI yang bekerja keLuar Negeri dan Negara juga belum bersikap tegas dan koperatif dalam memutuskan Pertanggungjawaban Pidana pelaku pengiriman TKI keLuar Negeri secara ilegal yang hanya mempidana pelaku pengiriman TKI yang bekerja atas Lembaga pengiriman TKI, dan Negara tidak menghukum Lembaga pengirim TKI di Luar Negeri yang berkedudukannya sebagai Lembaga Korporasi dalam penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di Luar Negeri yang berjalan secara optimal.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?