U Upaya perlindungan hak-hak kaum difabel sudah dinyatakan melalui kebijakan undang-undang dan peraturan lainnya, namun sampai saat ini kaum difabel masih belum memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak (Raharjo dalam Utami, 2018). Fasilitas publik seperti transportasi, bangunan, dan fasilitas publik lainnya masih belum ramah terhadap kaum difabel. Kontribusi para pihak-pihak konstruksi dalam membangun pelayanan publik yang ramah untuk difabel masih belum terealisasikan di lapangan, karena perencana dan pembangun masih beranggapan penyediaan fasilitas difabel di bangunan menjadi beban. Hal tersebut menyebabkan banyaknya bangunan publik belum memenuhi kebutuhan akan pembangunan fasilitas yang berpihak pada kelompok difabel (Januardy, 2015). Oleh karena itu penting dalam mempelajari tantangan yang dihadapi terkait proses perencanaan fasilitas difabel, agar dapat memberi informasi kepada pihak-pihak konstruksi dalam membuat perencanaan fasilitas difabel serta memberikan rumusan konsep mengenai tahap-tahap dalam membuat perencanaan failitas difabel. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berpengalaman. Pencarian informasi diawali dengan melakukan studi literature tentang fasilitas difabel di bangunan publik, selanjutnya peneliti melakukan analisa terhadap data-data yang terkumpul untuk memperoleh model konseptual mengenai pertimbangan perencanaan dan juga rekomendasi tahap-tahap dalam membuat perencanaan fasilitas difabel. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak konstruksi untuk mengetahui pertimbangan dan kendala apa saja yang ditemukan saat pelaksanaan serta tahap-tahap dalam membuat perencanaan fasilitas difabel.