Kajian pendekatan konversi tarif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi berbasis kanal/isr menjadi bhp frekuensi pita (Bandwith)
S Skema tarif Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi untuk penyelenggaraan telekomunikasi selular pada saat ini yang berbasis kanal/Izin Stasiun Radio (ISR) dinilai belum optimum dalam mendukung Industri telekomunikasi selular dan tidak mendorong terjadinya pemanfaatan frekuensi secara efisien. Tarif BHP frekuensi untuk penyelenggaraan telekomunikasi seluler saat ini tidak dapat memberikan insentif bagi pengguna spektrum yang efisien dan tidak dapat mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi. Beban BHP frekuensi bagi penyelenggara yang cepat membangun akan terus naik sesuai dengan pertumbuhan BTS, sehingga suatu saat akan mencapai keadaan dimana beban BHP frekuensi menjadi faktor yang memberatkan kewajaran pola bisnis bagi penyelenggara. Sehingga perlu dilakukan kajian untuk melakukan Konversi Tarif BHP F ekuensi dari BHP Frekuensi Berbasis Kanal Menjadi BHP Frekuensi Berbasis Pita.8\it Spektrum frekuensi merupakan sumber daya terbatas dan berharga sehingga setiap penggunaannya hams mempertimbangkan pendektan secara ekonomi dan kegunaan pendekatan ekonomi tersebut untuk -..weningkatkan efisiensi dari .00 bi-71kb--- manajemen spektrum frekuensi nasional. Analisa konversi ke BHP Frekuensi Berbasis Pita dilakukan dengan pendekatan perbaikan struktur tarif BHP frekuensi saat ini menggunakan Harga Indeks Tunggal pada tiap tipe pita frekuensi. Selanjutnya diperhitungkan fungsi konsumsi lebar pita dan penaksiran nilai spektrum. Hasil pengujian diperoleh BHP frekuensi pita dari tiap penyelenggara telekomunikasi seluler dan strategi penentuan masa transisinya dengan mempertimbangkan dinamisnya industri seluler. Konversi BHP frekuensi selain memberikan kepastian beban BHP frekuensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi Seluler, akan memberikan insentif bagi pengembangan layanan telekomunikasi bergerak seluler sehingga mendorong penyelenggara seluler untuk melakukan pengembangan j aringannya.viiKajian pendekatan konversi tarif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi berbasis kanal/isr menjadi bhp frekuensi pita (Bandwith) Aju Widya Sari, 2009
T The tariff scheme for frequency usage rights (BHP) for the operation of cellular telecommunications which is currently based on channels/Radio Station Permits (ISR) is considered not optimal in supporting the cellular telecommunications industry and does not encourage efficient use of frequencies. The current BHP tariff for cellular telecommunications operations cannot provide incentives for efficient spectrum users and cannot accommodate developments in telecommunications technology. The frequency BHP burden for operators who are building fast will continue to increase in accordance with the growth of BTS, so that one day it will reach a state where the frequency BHP burden becomes a burdensome factor for the fairness of the business pattern for the organizers. Therefore, it is necessary to conduct a study to convert the BHP of Frequency from Channel-Based Frequency BHP to Band-Based Frequency BHP.8\it The frequency spectrum is a finite and valuable resource so that any use of it must consider the economic approach and the usefulness of the economic approach to -..improve the efficiency of .00 bi-71kb--- national frequency spectrum management. The analysis of the conversion to Band-Based Frequency BHP is carried out with an approach to improving the current frequency BHP tariff structure using a Single Index Price for each type of frequency band. Furthermore, the bandwidth consumption function and spectrum value estimation are taken into account. The test results are obtained by BHP of the band frequency of each cellular telecommunications operator and the strategy for determining the transition period by considering the dynamics of the cellular industry. BHP frequency conversion, in addition to providing certainty of frequency BHP expenses for Cellular Telecommunication Operators, will also provide incentives for the development of cellular mobile telecommunications services so as to encourage cellular operators to develop their networks.