P Penguasaan kembali unit sewa pembiayaan akibat wanprestasi debitur sering kali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya terkait pemenuhan hak-hak perusahaan pembiayaan dan bagaimana regulasi yang ada dalam mempertahankan hak tersebut terlebih perlu juga diperhatikan adanya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan kembali unit sewa pembiayaan pada POJK Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan bagaimana prosedur penguasaan kembali unit sewa pembiayaan dilaksanakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan POJK Nomor 35 Tahun 2018 dan bagaimana proses penguasaan kembali unit sewa pembiayaan dilakukan pada PT HFI. Data diperoleh dari PT HFI sebagai subjek penelitian, Hasil penelitian menunjukkan dalam POJK Nomor 35 Tahun 2018 telah diatur mekanisme tersebut namun perlu penjabaran lebih mendetail dan dalam pelaksanaannya PT HFI telah sepenuhnya mematuhi seluruh regulasi yang dibuat.