( (E) Pengambilalihan saham menjadi strategi perusahaan untuk berkembang, namun, ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha karena perusahaan tidak memberikan pemberitahuan kepada Otoritas Persaingan Usaha. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan antara negara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok? dan bagaimana penerapan pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan oleh otoritas persaingan usaha di negara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok? Metode penelitian merupakan penelitian normatif berbasis perbandingan hukum, bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham. Persamaan, antara Indonesia dan Tiongkok terletak pada tujuan pemberitahuan, pendekatan hukum, pengenaan sanksi administratif, perhitungan konsentrasi pasar, metode analisis penilaian awal, perbedaannya mencakup sistem hukum, regulasi, otoritas persaingan, sistem notifikasi (Indonesia: Post-Notification, Tiongkok: Pra-Notification), pemberitahuan sukarela (voluntary notification), pengecualian notifikasi, ambang batas, analisis penilaian menyeluruh, manajemen kepatuhan, dan sanksi pidana. Dan terdapat persamaan dan perbedaan penerapan pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham. Persamaannya sama-sama ada penilaian yang dilakukan otoritas persaingan usaha, namun penilaiannya tidak dicantumkan, sedangkan perbedaannya pada Putusan Nomor 07/KPPU-M/2024, mencantumkan nilai aset dan nilai penjualan perusahaan dan menjatuhkan sanksi denda, sedangkan Keputusan Hukuman Administratif Nomor 67, omzet tidak disertakan, dan SAMR menjatuhkan denda dan memerintahkan tindakan pemulihan atas pengambilalihan saham oleh Tencent.