S ektor informal perdagangan atau pedagang kak lima di daerah perkotaan Indonesia menunjukan pertumbuhan yang pesat. Terpusatnya usaha kaki lima di sentra-sentra kegiatan masyarakat dan transportasi umum, sangat berdampak bagi para penggunaan lahan. Hal ini di karenakan sifat usaha pedagang kaki lima yang menghadang konsumen yang peruntukan tempat usahanya adalah fasilitas umum yang ramai, antara lain badan jalan, dan trotoar sebagai fasilitas umum DKI Jakarta, saat ini setidaknya terdapat 20 mal, plaza, trade center, atau pusat perbelanjaan skala besar, dan Pusat Perkulakan atau Pusat Grosir yang sedang dan sudah dibangun. Diiringi dengan tumbuhnya mini swalayan, pasar swalayan, pasar serba ada, toko serba ada, toko, dan pusat pertokoan.Untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perpasaran swasta sehingga menjamin keseimbangan antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perpasaran swasta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka di terbitkan Peraturan Daerah No.2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta.Dalam pasal 13 pusat perbelanjaan yang terbangun diatas tahun 2002 wajib menyediakan lahan 10% lahan untuk perpasaran swasta dengan luas 200-500 m2, dan 20% untuk perpasaran swasta dengan luas >500 m• untuk usaha sektor informal/ pedagang kaki lima dari luas lantai efektif bangunan. Diharapkan pedagang sektor informal/kaki lima dapat tertata dengan baik tanpa mengganggu tempat­ tempat kegiatan yang lain atau sebagai suatu proses formalisasi.Tetapi dalam pelaksanaanya hampir seluruh pusat perbelanjaan tidak menyediakan ruang usaha pedagang kaki lima yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dengan alasan keuntungan dan ketidak terdiaan lahan.Tidak adanya Law Enforcement dalam perizinan, pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan dan tidak konsisten dalam mengimplentasikan Perda No.2 tahun 2002 menyebabkan Pedagang Kaki Lima semakin terpinggirkan.