P raktek kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesional yang berlaku sehinggadapat memberikan manfaat kepada penerima pelayanan kesehatan danmemberikan perlindungan hukum bagi dokter yang menyelenggarakan praktikkedokteran. Namun dalam prakteknya, masih banyak ditemukan dokter yangkarena kesengajaan maupun kelalaiannya, melakukan pelanggaran terhadapperaturan perundang-undangan dan standar profesional praktik kedokteran yangberlaku. Selain membawa konsekuensi hukum bagi dokter yang bersangkutan,tindakan tersebut juga dapat membawa konsekuensi hukum kepada rumah sakitsebagai institusi pelayanan kesehatan tempat dokter melaksanakan praktikkedokteran. Putusan No. 352 PK/Pdt/2010 dan Putusan No. 455 K/Pid/2010 yangpada intinya memutus mengenai konsekuensi hukum yang dapat dikenakankepada dokter dan juga rumah sakit, baik secara pidana maupun secara perdata.Dalam Putusan No. 352 PK/Pdt/2010, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dariMahkamah Agung menguatkan putusan judex juris yang memutus bahwatindakan rumah sakit yang tidak mau memberitahukan nama dokter yangmelakukan operasi mata yang justru mengakibatkan Penggugat mengalamikebutaan, sebagai tindakan melawan hukum. Dalam Putusan No. 455 K/Pid/2010,Majelis Hakim Kasasi menyatakan seorang dokter ahli kebidanan dan penyakitkandungan bersalah karena kelalaiannya menyebabkan pasien in casu mengalami luka-luka.