Tinjauan yuridis pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota semarang tahun anggaran 2023 menurut peraturan gubernur jawa tengah nomor 9 tahun 2023
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Eko Primananda
Kata Kunci : Regional autonomy law, local revenue, motor vehicle tax.
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_SHK_010002100385_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2025_SK_SHK_010002100385_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_SHK_010002100385_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_SHK_010002100385_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_SHK_010002100385_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
6. | 2025_SK_SHK_010002100385_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_SHK_010002100385_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_SHK_010002100385_Bab-1.pdf | ||
9. | 2025_SK_SHK_010002100385_Bab-2.pdf |
|
|
10. | 2025_SK_SHK_010002100385_Bab-3.pdf |
|
|
11. | 2025_SK_SHK_010002100385_Bab-4.pdf |
|
|
12. | 2025_SK_SHK_010002100385_Bab-5.pdf | ||
13. | 2025_SK_SHK_010002100385_Daftar-Pustaka.pdf | ||
14. | 2025_SK_SHK_010002100385_Lampiran.pdf |
|
U Untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pokok permasalahan yang timbul adalah Bagaimana pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 9 Tahun 2023? Apa saja yang menjadi hambatan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Semarang? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pelaksanaannya mencakup pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan penyerahan. Kendala utama yang dihadapi berasal dari wajib pajak sendiri, yaitu kurangnya kemampuan atau kemauan untuk bekerja sama. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Meskipun sudah ditagih dan disosialisasikan tentang program pemutihan, banyak wajib pajak yang tetap tidak dapat membayar karena masalah keuangan. Kecenderungan Menunda Pembayaran pajak dengan harapan akan ada program pemutihan lagi di masa mendatang.
T To maximize motor vehicle tax revenue, the Central Java Provincial Government issued Governor Regulation Number 9 of 2023 regarding the motor vehicle tax amnesty program. The main issues that arise are: How is the implementation of the motor vehicle tax amnesty program in 2023 in accordance with Governor Regulation Number 9 of 2023? What are the obstacles in the motor vehicle tax amnesty program in increasing local revenue in Semarang City? This research uses a normative juridical type of research that is descriptive, using secondary data supported by primary data in the form of interviews. The research findings indicate that the implementation procedure includes registration, determination, payment, and submission. The main obstacle faced comes from the taxpayers themselves, which is their lack of ability or willingness to cooperate. The economic factor is the main cause. Even though the program has been billed and socialized, many taxpayers still cannot pay due to financial issues. There is also a tendency to delay tax payments in the hope that there will be another amnesty program in the future.