A Aparatur sipil negara (asn) berperan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. namun, asn yang bertugas di distrik yamor, kabupaten kaimana, papua barat, menghadapi risiko tinggi seperti ancaman kelompok bersenjata, kondisi geografis ekstrem, serta minimnya jaminan keselamatan dan fasilitas kerja. permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana bentuk perlindungan bagi asn di daerah rawan konflik berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn, dan mengidentifikasi hambatan implementasinya. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis, dilengkapi data lapangan melalui wawancara dengan asn setempat. hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur perlindungan asn, implementasinya di distrik yamor belum berjalan optimal. hambatan utama meliputi sulitnya akses wilayah, ketiadaan regulasi teknis pelaksana, lemahnya perlindungan hukum dan fisik, serta keterbatasan anggaran dan pelatihan. penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan perlindungan berbasis risiko, penguatan infrastruktur dan jaminan sosial, penyesuaian tunjangan risiko kerja, serta peningkatan sinergi antarinstansi. temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum kepegawaian dan perumusan kebijakan perlindungan asn di daerah konflik secara lebih efektif dan berkelanjutan.