P Pemerintah memiliki peranan penting dalam perlindungan bagi anakyang berhadapan dengan hukum, salah satu bentuk upayaperlindungan khusus yang diberikan oleh negara adalah restitusi.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran penting dalammemastikan pemberian perlindungan dan hak kepada saksi dankorban, salah satu diantara tugas dan kewenangannya adalahterjaminnya pemberian restitusi yang tersebar dalam beberapaperaturan perundang-undangan. Berdasarkan analisa dari PutusanNomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bnr, maka pokok permasalahan yangdiangkat adalah 1) Bagaimana pengaturan hak restitusi oleh LembagaPerlindungan Saksi dan Korban Terhadap Pelaku Tindak PidanaPersetubuhan (Putusan No.75/Pid.Sus/2023/PN Bnr) dan 2) Apakahpembayaran restitusi oleh pelaku Tindak Pidana Persetubuhanmerupakan Pemberatan Sanksi Pidana dalam PutusanNo.75/Pid.Sus/2023/PN Bnr. Tipe penelitian pada penelitian inimenggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif,menggunakan data sekunder dan data primer dengan studikepustakaan serta wawancara sebagai pelengkap analisis, dianalisissecara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logikadeduktif. Hasil Penelitian adalah Pengaturan Hak Restitusi olehLembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Pelaku TindakPidana Persetubuhan dalam putusan pengadilan negeri Nomor75/Pid.Sus/2023/Pn Bnr, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang MenjadiKorban Tindak Pidana dan teknis pelaksanaanya mengacu padaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, sedangkanmengenai pembayaran restitusi oleh pelaku bukan sebagai dasarpemberatan pidana, namun merupakan pidana tambahan bagi pelakuyang apabila penjatuhan pidana pokok dinilai kurang untuk memenuhitujuan pemidanaan maka dikenakan pidana tambahan berupa restitusi.