DETAIL KOLEKSI

Perlindungan hak konsumen terhadap ketiadaan informasi daftar bahan yang digunakan pada label puding kemasan produk toko swalayan

Oleh : Moses Narabel Renwarin

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Sharda Abrianti

Kata Kunci : Consumer Protection, Processed Food Labeling, Ingredients, Packaged Pudding, BPOM Supervision

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100258_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2025_SK_SHK_010002100258_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100258_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100258_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100258_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100258_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100258_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100258_Bab-1.pdf 16
9. 2025_SK_SHK_010002100258_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100258_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100258_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100258_Bab-5.pdf 4
13. 2025_SK_SHK_010002100258_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2025_SK_SHK_010002100258_Lampiran.pdf

U Untuk menjamin hak konsumen uupk mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label informasi komposisi pada produk yang dipasarkan termasuk pangan olahan. namun toko swalayan menjual puding kemasan bermerek sendiri tanpa mematuhi kewajiban pencantuman label daftar bahan. pokok permasalahan mengenai implementasi pengaturan kewajiban pencantuman label daftar bahan dan peran pengawasan bpom terhadap kewajiban tersebut pada pangan olahan puding kemasan. tipe penelitian normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan didukung data primer. analisis data dilakukan kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. dari 6 toko swalayan yang menjual puding kemasan tidak mencantumkan daftar bahan. hal ini melanggar pasal 97 ayat (1) dan (3) huruf b uu no. 18/2012 tentang pangan, pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b uu no. 8/1999 tentang perlindungan konsumen, serta pasal 2 dan 5 peraturan bpom no. 31/2018. dengan demikian tidak terpenuhi asas keamanan, kepastian hukum, dan keadilan sesuai pasal 2 uupk. pengawasan bpom belum maksimal karena pembagian kewenangan kompleks, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha. pengecualian atas izin edar terhadap puding kemasan masa simpan kurang dari 7 hari tetap mewajibkan pencantuman label daftar bahan yang digunakan.

T To ensure consumer rights, the consumer protection law (uupk) requires businesses to include ingredient information labels on marketed products, including processed foods. however, several supermarkets sell privately branded packaged pudding without complying with the obligation to provide an ingredient list label. the main issues concern the implementation of regulations requiring the inclusion of an ingredient list label and the supervisory role of bpom in enforcing this obligation for packaged pudding products.this is a normative legal research using secondary data as the primary data source, supported by primary data. the data were analyzed qualitatively, with conclusions drawn deductively. findings from six supermarkets revealed that the packaged pudding products sold did not include an ingredient list label. this violates article 97 paragraphs (1) and (3) letter b of law no. 18 of 2012 on food, article 4 letter c and article 7 letter b of law no. 8 of 1999 on consumer protection, as well as articles 2 and 5 of bpom regulation no. 31 of 2018. as a result, the principles of safety, legal certainty, and justice as stipulated in article 2 of the consumer protection law are not fulfilled. bpom’s supervision has not been optimal due to complex authority distribution, limited resources, and a lack of awareness among business actors. exceptions to distribution permit requirements for packaged pudding with a shelf life of less than seven days still require the inclusion of an ingredient list label.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 47 Judul)

Pengaruh penggunaan teknologi keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
FEB - Usakti
Penggunaan disclosing agent berbahan dasar herbal pada gigi anak(scoping review)
FKG - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tabita berdasarkan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap keracunan makanan melalui konsumsi jajanan latiao (studi kasus: sdn cidadap i kecamatan sukaraja, sukabumi)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas peredaran produk post market menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Pengaruh aplikasi bahan pemutih gigi terhadap kekasaran dan kekerasan resin komposit nanohibrid
FKG - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi di sektor perdagangan online ( studi terhadap kebocoran data konsumen shopee )
FH - Usakti
Analisis pengaturan perlindungan hukum nasabah bank berdasarkan pembukaan rahasia bank terkait putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 145/pdt.g/2019
FH - Usakti
Perlindungan konsumen rentan terhadap peredaran rokok eceran di kota serang menurut hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap pemalsuan barang merek rhodey oleh pt rimas usaha jaya menurut peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Analisis hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen (studi kasus putusan pn mojokerto no.10/pdt.g/2023/pn mjk)
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha bidang jasa ketenagalistrikan akibat pemadaman listrik di wilayah kalurahan kampung kapanewon ngawen gunung kidul
FH - Usakti
Pencantuman informasi secara tidak jelas dalam menu makanan dan minuman di restoran x dan y dari perspektif hak perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab pengembang terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam perspektif perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen atas informasi yang benar jelas dan jujur terhadap suplemen kesehatan dr. lsw berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait
FH - Usakti
Standar keselamatan penumpang pada angkutan di perairan: studi kasus kecelakaan kapal km pari kudus kepulauan seribu
FH - Usakti
Pengawasan peredaran pangan jajanan anak sekolah di sekolah dasar negeri kelurahan cipinang melayu dari perspektif hukum perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen obat sirup beracun (studi putusan nomor 94/pdt/2025/pt dki)
FH - Usakti
Tanggung jawab pemilik kos pada kehilangan barang penyewa kos di kelurahan mampang prapatan sesuai kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap hak informasi yang benar, jelas, dan jujur atas jasa penyelenggaraan konser musik
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna hand sanitizer “antiseptic” yang mencantumkan klaim “anti corona” pada label produk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Honda Prospect Motor terhadap cacat produk otomotif kendaraan bermotor roda empat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
FH - Usakti
Pengembalian uang tiket pesawat dalam bentuk voucher travel terkait larangan terbang pada saat pandemi covid-19 berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Penggunaan data pribadi oleh Tokopedia berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 5.0
FH - Usakti
Analisis perlindungan data pribadi konsumen pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (studi kasus penyelenggara jasa teknologi finansial rupiah plus/perdana).
FH - Usakti
Pelindungan hukum terhadap konsumen pengguna listrik DKI Jakarta terkait pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas suplemen viostin ds yang mengandung DNA babi yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 2.5
FH - Usakti
Analisis terhadap pemuatan iklan susu kental manis merek cap Enaak pada media massa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen terkait pembatalan sepihak penerbitan tiket pesawat oleh PT. Trinusa Travelindo Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengembang (PT. Nusuno Karya) atas jual-beli rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindugan konsumen
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan konsumen pengguna jasa layanan kesehatan (studi kasus meninggalnya Tiara Debora Simanjorang di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres)
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap peredaran mie samyang yang mengandung fragmen dna babi tanpa pemberian label ‘mengandung babi’ pada kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan penyerahan unit dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apartemen Urban Heights BSD Tangerang berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus konsumen BP)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pelaksanaan tanggung jawab PT. Jaya Real Property, Tbk kepada Mery Kurniaty atas keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Pharos Indonesia terhadap konsumen pengguna obat albothyl yang mengandung policresulen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 0.0
FH - Usakti
Penyalahgunaan garam industri menjadi garam konsumsi oleh PT Garam (Persero) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen penghuni apartemen green pramuka city dalam menyampaikan pendapat dan/atau keluhannya berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penayangan iklan motor Honda Vario dan Honda Revo oleh Lazada yang menyesatkan konsumen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen apartemen la city yang dipasarkan dengan sistem pre-project selling berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam ketentuan aplikasi Go-Jek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi kualitas produk beras merek maknyuss dan ayam jago berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi konsumen atas pemalsuan labelisasi halal terhadap produk bihun kekinian (Bikini) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
FH - Usakti
Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara AKM dengan PT. SIF berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai tarif dasar listrik
FH - Usakti
Tren penelitian bahan alam sebagai chemoprevention pada oral lichen planus (OLP) : systematic review
FKG - Usakti
Upaya hukum pemulihan hak konsumen di Sektor Jasa Pendidikan Studi Kasus Yayasan Pendidikan X Melawan Djoni Sukohardjo 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab perusahaan pengembang terhadap konsumen pembeli apartemen berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus putusan nomor 1 PK / Pdt.Sus Pailit / 2022)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?